Lebak, Gertak.id – Menjelang musim tanam September 2025, PT Pupuk Indonesia memastikan stok pupuk bersubsidi di Kabupaten Lebak dalam kondisi aman dan siap disalurkan sesuai alokasi pemerintah.

Dilansir dari radarbanten.co.id dengan judul “Pupuk Indonesia Komitmen Salurkan Pupuk Bersubsidi Tepat Sasaran”, Manajer Penjualan Pupuk Indonesia Wilayah Banten, T. Reza Pratama, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menyalurkan pupuk tepat sasaran agar benar-benar sampai kepada petani.

Hingga akhir Mei 2025, realisasi distribusi pupuk bersubsidi di Lebak telah mencapai 11.638 ton. Stok cadangan juga terpantau aman, yakni 189 ton di tingkat distributor dan 1.064 ton di kios pengecer.

“Kami siap menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai alokasi SK yang ditetapkan pemerintah, agar benar-benar sampai ke petani,” ujar Reza.

Kepastian itu disampaikan dalam rapat koordinasi pengawasan dan pengendalian pupuk bersubsidi yang digelar Dinas Perdagangan Provinsi Banten di Rangkasbitung, Juni lalu. Rakor tersebut juga dihadiri Komisi II DPRD Banten, distributor resmi, dan Kelompok Penyalur Langsung (KPL) Lebak.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Banten menilai pengawasan pupuk bersubsidi sangat penting untuk mendukung swasembada pangan. “Distribusi harus tepat sasaran agar visi kedaulatan pangan yang dicanangkan Gubernur Banten bisa terwujud,” katanya.

Pengawasan pupuk bersubsidi menjadi sangat krusial untuk mendukung swasembada pangan. Maka itu, distribusinya harus tepat sasaran,” jelasnya

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Banten, H. Oong, menyoroti persoalan harga eceran tertinggi (HET) serta usulan kenaikan margin bagi distributor dan kios pengecer.

Ia menekankan bahwa kelangkaan pupuk di lapangan sering terjadi karena masih banyak petani belum masuk dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

“Saya paham tantangan yang ada. Namun mari kita fokus mencari solusi agar distribusi lancar, petani sejahtera, dan swasembada pangan nasional tercapai,” ujarnya.

Selain itu, Oong menyinggung rencana Koperasi Merah Putih yang akan ikut mendistribusikan pupuk. Menurutnya, koperasi harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.

“Jangan sampai koperasi justru jadi penghambat. Kita kelola bersama, dengan transparansi dan akuntabilitas,” kata dia.

Terkait infrastruktur pertanian, ia juga mengapresiasi dukungan Gubernur Banten dalam pembangunan jalan usaha tani di beberapa kecamatan, termasuk Wanasalam dan Malingping, yang diharapkan dapat mempermudah akses distribusi pupuk maupun hasil panen.