Halmahera Barat, 22 Maret 2025 – Wajah asli DPRD Halmahera Barat semakin jelas terlihat! Alih-alih menjadi wakil rakyat, mereka justru memilih bungkam terhadap berbagai kebijakan yang merugikan masyarakat. Mulai dari pemindahan Rumah Sakit Pratama yang sebelumnya mereka tolak keras, kini mereka justru diam seperti patung, hingga dugaan keterlibatan dalam melancarkan masuknya perusahaan ke Halbar demi kepentingan segelintir elite.
"Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), mengungkap fakta mengejutkan tentang penyimpangan keuangan besar- besaran di DPRD Halmahera Barat!
Total kerugian negara akibat skandal ini mencapai Rp645.908.025,00, dengan rincian:
Rp. 572.308.025,00 merupakan realisasi perjalanan dinas yang tidak memiliki bukti pertanggungjawaban yang sah. Rp. 73.600.000,00 adalah kelebihan pembayaran perjalanan dinas yang belum dikembalikan ke kas daerah.
DPRD HALBAR : DULU TERIAK, SEKARANG DIAM!
Masyarakat Halmahera Barat dikejutkan dengan pemindahan Rumah Sakit Pratama tanpa alasan yang jelas dan melanggar aturan. Padahal sebelumnya, DPRD lantang menolak pemindahan itu. Kini mereka memilih diam, seolah tidak terjadi apa-apa!
"Mereka tahu pemindahan RS Pratama adalah kejahatan besar, tetapi mereka memilih diam! Mengapa? Apa yang mereka dapatkan dari kebijakan ini?" ujar Sahrir.
Lebih parahnya, nasib 9.191 jiwa warga Loloda seolah diabaikan. DPRD yang seharusnya memperjuangkan hak-hak mereka malah menutup mata.
"Orang Loloda tidak dianggap penting oleh DPRD! Mereka ada hanya untuk kepentingan elite, bukan untuk rakyat! Jangan lagi berharap pada DPRD yang kalian pilih, mereka tidak peduli dengan kalian!" tegasnya.
DPRD HALBAR DAN DUGAAN KETERLIBATAN DENGAN PERUSAHAAN.
Selain diam soal RS Pratama, DPRD Halbar juga diduga aktif dalam melancarkan masuknya perusahaan PT. TUB dan Geo Dipa ke Halbar, meskipun mereka tahu bahwa kehadiran perusahaan tersebut berpotensi merugikan masyarakat.
"DPRD lebih sibuk memuluskan jalan bagi perusahaan daripada membela kepentingan masyarakat! Mereka diam saat rumah sakit dipindahkan, tapi sangat aktif saat urusan perusahaan. Ini jelas bentuk pengkhianatan terhadap rakyat !!. "tambah Sahrir.
TUNTUTAN :
Kejari Jailolo segera memeriksa Sekretaris DPRD dan anggota DPRD yang terlibat dalam skandal anggaran dan penyalahgunaan kewenangan.
Polres Halmahera Barat harus menyelidiki lebih lanjut dugaan permainan anggaran dan keterlibatan DPRD dalam mendukung perusahaan tertentu.
Halmahera Barat tidak boleh menjadi ladang korupsi dan permainan elite politik! DPRD harus diusut, skandal anggaran harus dibuka, dan Masyarakat harus mendapatkan keadilan.
(Tim).
