Jakarta, 8 Maret 2025 – Sentrum Mahasiswa Indonesia (SEMAINDO) Halmahera Barat DKI Jakarta, mengumumkan bahwa mereka akan melaporkan dugaan penyimpangan dana pendidikan di Kabupaten Halmahera Barat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Laporan ini didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 14.A/LHP/XIX.TER/5/2024 tanggal 27 Mei 2024, yang mengungkap potensi kerugian negara sebesar Rp17,1 miliar akibat dugaan penyimpangan dana pendidikan, termasuk Dana BOS, Hibah Pendidikan, dan BOP PAUD yang tidak dikelola secara transparan.
Ketua SEMAINDO Halbar, "Sahrir Jamsin, menegaskan bahwa laporan ini bukan hanya untuk mencari keadilan, tetapi juga untuk memastikan tidak ada lagi penyalahgunaan anggaran pendidikan di Halmahera Barat.
"Dana pendidikan bukan untuk dipermainkan Uang Miliaran rupiah yang seharusnya untuk sekolah, guru, dan anak-anak malah lenyap tanpa jejak. Kami tidak akan tinggal diam! Kami akan bawa kasus ini ke KPK agar para pejabat yang terlibat dimintai pertanggungjawaban!" tegas Sahrir.
Temuan yang Akan Dilaporkan ke KPK Adalah :
Dana BOS sebesar Rp6,47 miliar tidak dicatat dengan benar, membuka celah penyalahgunaan yang besar (LHP BPK Nomor 14.A/LHP/XIX.TER/5/2024).
Dana BOP PAUD Rp2,08 miliar tidak dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah (BUD), sehingga penggunaannya tidak transparan (LHP BPK Nomor 14.A/LHP/XIX.TER/5/2024).
Kerugian negara Rp8,55 miliar akibat ketidaksesuaian realisasi anggaran pendidikan, yang menunjukkan adanya dugaan korupsi sistematis (LHP BPK Nomor 14.A/LHP/XIX.TER/5/2024).
Desakan SEMAINDO kepada KPK,
1. Segera panggil dan periksa Rosberi Uang, S.Pd dan pejabat terkait.
2. Lakukan audit menyeluruh terhadap anggaran pendidikan di Halbar.
3. Usut tuntas dugaan korupsi dan seret pelakunya ke meja hijau!
"Ini bukan hanya soal uang, ini soal masa depan pendidikan Halmahera Barat. Jika kasus ini dibiarkan, maka korupsi akan terus merajalela, dan Rakyat akan terus dirugikan!" pungkas Sahrir Jamsin.
SEMAINDO berkomitmen untuk mengawal kasus ini sampai tuntas dan memastikan para pejabat yang bermain kotor dengan anggaran pendidikan mendapatkan hukuman setimpal.
(Tim/N,SLT).
