Sebaliknya, apabila seluruh siswa ditetapkan harus membayar nominal yang sama karena angka tersebut diperoleh dari pembagian total kebutuhan pembangunan dengan jumlah siswa, publik berhak meminta penjelasan apakah mekanisme tersebut telah sesuai dengan ketentuan me
Mengapa Tidak Menunggu Program Pemerintah?
Pertanyaan berikutnya tak kalah penting.
Apakah kebutuhan pembangunan parkiran tersebut sudah pernah diusulkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan?
Jika sudah, kapan pengusulannya, melalui mekanisme apa, dan apa hasilnya?
Jika belum, mengapa kebutuhan sarana-prasarana tersebut tidak terlebih dahulu diperjuangkan melalui jalur pemerintah sebelum meminta pembiayaan dari wali murid?
Pertanyaan tersebut penting karena pembangunan fasilitas di sekolah negeri semestinya memiliki perencanaan yang jelas, termasuk kebutuhan, prioritas, sumber pembiayaan, hingga pertanggungjawaban anggaran.
Masyarakat tentu tidak mempersoalkan jika sekolah berupaya memberikan fasilitas terbaik bagi siswa. Bahkan pembangunan tempat parkir sepeda merupakan kebutuhan yang masuk akal demi keamanan dan kenyamanan peserta didik.
Namun, niat baik membangun fasilitas sekolah tidak otomatis menghapus kewajiban untuk memastikan mekanisme pendanaannya sesuai aturan.
Terlebih lagi, jika pembangunan tersebut menggunakan dana masyarakat, transparansi menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
Publik Menunggu Klarifikasi
Karena itu, SMP Negeri 1 Kesesi dan Komite Sekolah perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai sejumlah hal.Pertama, apakah pembangunan parkiran tersebut sudah diusulkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan?
Kedua, apakah pembangunan tersebut telah masuk dalam perencanaan dan RKAS sekolah?
Ketiga, apakah Rp90.000 per siswa merupakan nominal wajib atau murni sukarela?
Keempat, apakah ada konsekuensi bagi siswa apabila orang tua tidak memberikan sumbangan?