Ia juga mendorong pemerintah untuk menyusun penetapan WPR secara transparan dan berbasis data, memberikan IPR kepada masyarakat lokal yang memenuhi syarat, melakukan pembinaan teknis pertambangan ramah lingkungan, serta melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan skema WPR.
“Jika benar berpihak pada rakyat, maka jangan cabut harapan rakyat kecil. Mari kita kawal bersama agar WPR benar-benar untuk rakyat, bukan untuk kepentingan lain,” pungkasnya.
(Noval)