Gertak.id – Kontroversi mengiringi penanganan banjir bandang di Aceh yang hingga kini masih menyisakan kehancuran dan duka mendalam. Di tengah upaya penanganan yang terus berjalan, publik dikejutkan dengan pernyataan tiga bupati yang secara terbuka mengaku tidak sanggup menangani dampak bencana besar tersebut.
Tiga kepala daerah dimaksud yakni Bupati Aceh Tengah Haili Yoga, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, dan Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi. Ketiganya menyampaikan bahwa skala kerusakan dan besarnya dampak bencana membuat mereka kewalahan mengatasinya tanpa dukungan intensif dari pemerintah pusat.
Pernyataan ketidaksanggupan itu kemudian memicu perdebatan, karena dianggap menggambarkan lemahnya kapasitas pemerintah daerah. Namun, pemerintah pusat justru merespons dengan nada berbeda.
Wamendagri Bima Arya: Wajar Jika Tidak Sanggup, Pusat Turun Tangan
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menilai sikap tiga bupati tersebut sebagai hal yang wajar. Menurutnya, tidak ada yang salah jika kepala daerah menyatakan ketidakmampuan dalam menghadapi bencana berskala besar.
“Kalau kemudian kepala daerah itu menyatakan tidak sanggup, itu kan kemudian ada datanya,” kata Bima kepada awak media di Jakarta, Minggu (7/12/2025).
Ia menjelaskan bahwa kebutuhan pemulihan pascabencana di Aceh sangat besar, mulai dari pembangunan ulang infrastruktur, pemulihan rumah warga, hingga pemulihan akses dan layanan publik. Semua itu membutuhkan intervensi langsung dari pemerintah pusat.
Bima menegaskan bahwa Presiden telah memerintahkan kementerian terkait untuk turun tangan membantu proses pemulihan.
“TNI–Polri all out di lapangan. Kami melihat posko-posko bencana aktif bekerja. Sistem ini sudah bergerak,” ujarnya.
Ia optimistis penanganan bencana dapat diatasi lewat kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan unsur masyarakat.
“Insya Allah kita mampu mengatasi ini bersama-sama,” tambahnya.
Gubernur Aceh Mualem: Kalau Cengeng, Silakan Mundur
Di sisi lain, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), menyampaikan pernyataan yang jauh lebih keras. Ia menyebut bahwa seorang kepala daerah tidak seharusnya menyerah di tengah penderitaan rakyat.
“Kalau ada bupati yang cengeng dan menyerah menghadapi musibah ini, silakan mengundurkan diri atau turun dari jabatan,” tegas Mualem ketika ditemui di Aceh Timur, Jumat (5/12/2025).
Ia menilai bencana banjir kali ini sangat luar biasa dan bahkan menyamakannya dengan tsunami jilid kedua, bukan dari bentuk gelombangnya, namun dari skala kerusakan dan lamanya air menggenang.
“Kalau tsunami 2004, air datang hanya dua jam. Tapi banjir kali ini menggenangi rumah warga sampai lebih dari lima hari. Ini penderitaan luar biasa bagi rakyat Aceh,” ucapnya.