MANADO, – Alih-alih menjadi momentum konsolidasi organisasi, pelantikan pengurus DPW Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sulut periode 2025–2030 di Kantor Gubernur, Senin (29/9/2025), justru menuai badai penolakan. Sebanyak 11 DPD LPM kabupaten/kota menegaskan sikap menolak dan menyebut pelantikan tersebut tidak sah, sarat manipulasi, dan menyalahi AD/ART.

Penolakan keras ini muncul karena sejumlah pelanggaran mendasar. Mulai dari absennya undangan resmi kepada 11 DPD, keterlibatan Sekjen demisioner yang tidak lagi memiliki legitimasi, hingga dilantiknya seorang Sekretaris yang justru menjabat sebagai Staf Khusus (Staffsus) Gubernur. Fakta ini dinilai sebagai bentuk intervensi politik yang mencoreng independensi LPM sebagai organisasi masyarakat.

Ketua terpilih Emi Maturbongs dianggap telah merusak marwah Musyawarah Daerah (Musda) 28 Juni 2025 dengan mengabaikan hasil formatur sah. Lebih jauh, Maturbongs diduga melakukan kompromi politik dengan menggandeng Staffsus Gubernur untuk melegitimasi kepengurusan “siluman” yang tidak pernah disepakati dalam forum Musda.

“Ini pengkhianatan terhadap demokrasi organisasi. Struktur yang dilantik adalah hasil rekayasa, bukan hasil formatur. Kami tidak akan pernah mengakuinya, "tegas Robby Supit, Ketua LPM Kota Bitung sekaligus anggota Tim Formatur.

Nada serupa disampaikan Nelson Sasauw, Ketua Dewan Pembina LPM Sulut. Menurutnya, keterlibatan Staffsus Gubernur dalam pelantikan ilegal ini menandakan adanya permainan kekuasaan yang melukai hati nurani kader. “Bagaimana mungkin pejabat pemerintah ikut melegalkan kepengurusan bajakan? Ini bentuk peretasan organisasi, "ujarnya.

Kritik juga datang dari Eny Maria, Sekretaris terpilih berdasarkan hasil Musda. Ia menyebut pelantikan ini sebagai bukti nyata bahwa kepentingan jabatan lebih diutamakan dibandingkan pemberdayaan masyarakat.

Dengan serentetan penolakan tersebut, pelantikan yang digembar-gemborkan bersama PKK dan WKRI hanya dipandang sebagai upaya melegitimasi kepengurusan ilegal. Reputasi LPM Sulut pun kini dipertaruhkan akibat manuver Maturbongs dan dukungan Staffsus yang dianggap menggadaikan marwah organisasi demi kepentingan pribadi.

(Noval).