KAPUAS HULU – Sejumlah warga di Kabupaten Kapuas Hulu mempertanyakan keterbukaan Pemerintah Desa terkait pengelolaan dan penggunaan Dana Desa (DD) tahun anggaran berjalan. Hingga kini, masyarakat mengaku belum melihat adanya laporan rinci maupun papan informasi resmi yang menampilkan kegiatan serta alokasi dana tersebut.
Pembangunan Dinilai Mubazir
Dari pantauan awak media bersama warga setempat, beberapa pembangunan desa justru dinilai kurang bermanfaat. Sejumlah aset desa yang seharusnya digunakan masyarakat, seperti kabel listrik desa (lisdes) dan fasilitas lainnya, kini tidak jelas keberadaannya.
“Dana desa nilainya ratusan juta rupiah, bahkan miliaran jika ditotal setiap tahun, tapi manfaatnya kurang terasa. Baik program fisik maupun pemberdayaan masyarakat masih minim terlihat,” ungkap seorang warga.
Warga Desak Keterbukaan
Masyarakat menilai pemerintah desa seharusnya menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa secara terbuka kepada publik. Transparansi bisa dilakukan melalui papan informasi APBDesa maupun dalam forum musyawarah desa.
“Ini kan uang negara. Mestinya dipertanggungjawabkan secara terbuka. Sampai sekarang, kami tidak tahu pasti penggunaannya untuk apa saja,” tambah warga lainnya.
Berpotensi Dilaporkan ke Aparat
Kondisi ini menimbulkan dugaan adanya kurangnya transparansi pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa. Padahal, sesuai aturan, desa wajib mempublikasikan APBDesa di tempat strategis yang mudah diakses masyarakat.
Menurut informasi yang beredar, beberapa warga berencana menunjuk kuasa hukum untuk melaporkan persoalan ini kepada Polda Kalimantan Barat, agar ada tindak lanjut dan evaluasi penggunaan Dana Desa.
Menunggu Penjelasan Resmi
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa yang bersangkutan belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan masyarakat. Warga berharap pemerintah desa segera memberikan kejelasan, sehingga Dana Desa benar-benar digunakan tepat sasaran untuk pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kapuas Hulu.
