Gertak.id | JAKARTA – Wacana agar masyarakat ikut menyumbangkan sebagian hartanya demi menopang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu gelombang pertanyaan publik. Program yang sejak awal diproyeksikan sebagai salah satu kebijakan strategis pemerintah kini justru dihadapkan pada usulan pendanaan melalui partisipasi masyarakat.
Usulan tersebut disampaikan Ketua DPD RI dengan mengedepankan semangat gotong royong sebagai solusi menghadapi kebutuhan anggaran MBG yang terus meningkat. Namun, alih-alih mendapat dukungan bulat, gagasan itu justru memantik kritik dari berbagai kalangan.
Masyarakat mempertanyakan, mengapa rakyat diminta ikut urunan untuk membiayai program negara yang semestinya telah diperhitungkan dalam APBN. Pertanyaan itu mengemuka seiring besarnya ekspektasi publik bahwa program nasional dibiayai melalui pengelolaan keuangan negara yang matang dan bertanggung jawab.
Bagi sebagian pihak, gotong royong merupakan nilai luhur yang patut dijaga. Namun mereka menegaskan bahwa gotong royong tidak boleh dimaknai sebagai pengganti tanggung jawab negara dalam membiayai program yang telah menjadi komitmen pemerintah.
Sorotan kemudian mengarah pada tata kelola anggaran. Publik berharap pemerintah terlebih dahulu memastikan efisiensi belanja, menekan pemborosan, serta menutup setiap potensi kebocoran sebelum membuka ruang kontribusi dari masyarakat.
Di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang bagi sebagian warga, muncul kekhawatiran bahwa wacana tersebut dapat menimbulkan persepsi seolah rakyat kembali diminta ikut menanggung beban pembiayaan program pemerintah. Meski usulan itu disampaikan dalam konteks sukarela, perdebatan mengenai batas tanggung jawab negara dan partisipasi masyarakat pun semakin menguat.
Pengamat kebijakan publik menilai, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh transparansi pengelolaan, efektivitas penyaluran, serta pengawasan yang ketat. Tanpa itu, kepercayaan publik akan sulit dipertahankan.
Karena itu, masyarakat kini menunggu penjelasan yang lebih komprehensif mengenai kondisi pendanaan MBG, strategi pemerintah menjaga keberlanjutan program, serta jaminan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar sampai kepada penerima manfaat.
Perdebatan mengenai patungan rakyat untuk MBG pada akhirnya menjadi cermin besarnya perhatian publik terhadap pengelolaan uang negara. Bagi masyarakat, persoalannya bukan semata soal ikut menyumbang atau tidak, melainkan memastikan negara tetap menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya secara transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Di tengah derasnya pro dan kontra, satu pesan yang terus menguat dari publik adalah sederhana: jika rakyat diminta ikut membantu, maka pemerintah juga dituntut menunjukkan bahwa setiap rupiah anggaran dikelola dengan terbuka, tepat sasaran, dan bebas dari penyimpangan. Kepercayaan tidak dibangun lewat ajakan semata, tetapi melalui bukti tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan.