Menurutnya, audit oleh pihak berwenang dapat menjadi langkah objektif untuk menjawab berbagai pertanyaan publik tanpa menimbulkan spekulasi berkepanjangan.
Sementara itu, pengamat komunikasi publik menilai bahwa respons terbuka dan dialogis lebih konstruktif dibandingkan pembatasan komunikasi.
“Jika ada keberatan terhadap pemberitaan, mekanisme yang tersedia adalah hak jawab atau klarifikasi. Menutup akses komunikasi, apalagi saat proses konfirmasi berlangsung, justru berpotensi memperkeruh situasi,” jelasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Sukaresmi belum memberikan tanggapan resmi baik terkait dugaan pemblokiran maupun substansi pemberitaan BUMDes Ketapang.
Para jurnalis berharap pemerintah desa tetap membuka ruang komunikasi dan klarifikasi guna menjaga hubungan profesional dengan media serta menjamin hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan berimbang.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap kerja jurnalistik dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.
Catatan Redaksi:
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala Desa Sukaresmi serta pihak terkait lainnya guna menjaga keberimbangan informasi sesuai Undang-Undang Pers.