Gertak.id | Bandung – Bencana longsor yang melanda Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, pada 24 Januari 2026, memicu perbincangan luas di media sosial. Sebagian publik menilai alih fungsi lahan di wilayah hulu sebagai penyebab utama terjadinya longsor dan banjir bandang tersebut.
Menanggapi hal itu, seorang pegiat lingkungan sekaligus warga Cisarua, Siti Aisyah Novitri, menyampaikan pandangannya terkait bencana yang melanda kampung halamannya. Ia menilai, penyederhanaan penyebab longsor dengan hanya menyalahkan alih fungsi lahan justru berpotensi menyesatkan.
“Kampung halamanku dilanda longsor dan banjir bandang,” ujar Aisyah melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @aisyahbertani, Sabtu (31/1/2026).
Dalam unggahan tersebut, Aisyah menyoroti narasi yang berkembang di ruang publik, di mana petani kerap dijadikan pihak yang disalahkan atas bencana tersebut. Padahal, menurutnya, alih fungsi lahan bukanlah faktor utama pemicu longsor di Cisarua.
“Jangan salahkan petani. Longsor Cisarua bukan semata soal alih fungsi lahan. Ini tentang keadilan iklim,” tegasnya.
Aisyah menjelaskan, titik awal longsor berasal dari kawasan puncak Gunung Burangrang yang masih tergolong rimbun. Pemicu utamanya adalah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi dalam waktu lama.
“Longsoran di puncak menutup jalur air dan membentuk bendungan alami. Ketika jebol, air bercampur sedimen, batu, dan pasir meluncur deras, diperparah oleh kemiringan lereng sekitar 20 hingga 25 persen,” jelas Aisyah.
Ia menambahkan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa hutan lebat sekalipun kini tak lagi sepenuhnya mampu menahan dampak cuaca ekstrem. Terlebih, jika tekanan terhadap lingkungan terus berlangsung.
Selain faktor geomorfologi, Aisyah turut menyoroti dampak perubahan iklim global. Menurutnya, peningkatan suhu udara membuat atmosfer mampu menampung lebih banyak uap air, sehingga hujan yang turun menjadi lebih deras dan berlangsung lebih lama.
“Bencana yang kami alami ini adalah dampak nyata perubahan iklim. Intensitas hujan ekstrem semakin sering dan risikonya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Lebih jauh, Aisyah menegaskan bahwa petani bukanlah penyebab bencana, melainkan korban dari kondisi struktural dan ekologis. Ia menyebut, idealnya seorang petani membutuhkan sekitar dua hektar lahan untuk hidup layak, sementara di Desa Pasirlangu, rata-rata kepemilikan lahan hanya sekitar 0,3 hektar, bahkan banyak yang tidak memiliki lahan sama sekali.
“Meskipun alih fungsi lahan tetap memiliki dampak terhadap resapan air, menjadikan petani sebagai kambing hitam adalah keliru. Mereka justru kelompok paling rentan yang terdampak langsung oleh bencana,” pungkasnya