Gertak.id – Psikolog sekaligus Associate Professor Universitas Paramadina, Muhammad Iqbal, mendesak pemerintah untuk segera menetapkan bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera sebagai bencana nasional.
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar pemerintah pusat dapat lebih leluasa mengerahkan sumber daya, terutama pendanaan dan dukungan operasional untuk pemulihan.
“Bencana nasional kan maksudnya bukan terjadi di seluruh Indonesia, tetapi ini bagian dari ketatanegaraan agar semua resources bisa diturunkan,” ujar Iqbal dalam sebuah podcast yang diunggah di kanal YouTube Bambang Widjojanto pada Senin, 8 Desember 2025.
Bantuan Lambat Tiba, Warga Tiga Hari Menunggu
Iqbal menjelaskan bahwa dirinya sempat menemui langsung para penyintas di Langkat, Sumatera Utara.
Ia menyebut banyak warga mengaku baru menerima bantuan setelah tiga hari bencana terjadi.
“Dan yang mereka ceritakan adalah setelah 3 hari kejadian, baru bantuan datang dan itu pun tidak menyeluruh,” tuturnya.
Atas kondisi tersebut, ia menilai pemerintah perlu segera mengambil langkah luar biasa.
“Kami melihat, kami mendukung pemerintah untuk segera menetapkan ini menjadi bencana nasional,” katanya.
Iqbal: Pemerintah Harus Royal, Agar Publik Loyal
Dalam penjelasannya, Iqbal menyinggung prinsip kepemimpinan dalam situasi bencana.
Menurutnya, kecepatan dan kelapangan tangan pemerintah akan berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat.
“Kalau saya mengajar kepemimpinan, ini adalah tentang royal dan loyal,” ucapnya.
“Kalau pemerintah itu royal, masyarakat akan loyal. Tapi kalau pemerintah hitung-hitungan, pelit, ya itu akan membuat masyarakat pelit juga,” sambungnya.
Anggaran Transfer Daerah Dipotong, Daerah Kian Kesulitan
Sebagai Juru Bicara PKS, Iqbal turut menyinggung persoalan efisiensi anggaran yang terjadi beberapa tahun terakhir.
Menurutnya, pemangkasan transfer ke daerah memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam merespons bencana.
“Ketika anggaran transfer daerah itu dipotong, Sumatera Barat itu dipotong Rp2 triliunan, nggak punya apa-apa. Pak Gubernur mau ngapain? Resources udah nggak ada,” jelasnya.
Iqbal juga menyinggung surat resmi dari beberapa bupati di Aceh yang menyatakan ketidakmampuan mengatasi bencana.