Pekalongan (Jateng) gertak. id.Sebanyak 346 personel gabungan baik TNI dan Polri disiagakan guna pelestarian aksi damai yang digelar oleh AMKP (Aliansi Masyarakat Kabupaten Pekalongan), Senin (11/11). Aksi yang digelar di depan kantor KPU Kabupaten itu, terkait adanya dugaan ketidaknetralan KPU Kabupaten Pekalongan dalam proses Pilkada 2024.
Mengawali pengamanan, ratusan personel mengikuti apel yang dipimpin oleh Kapolres Pekalongan AKBP Doni Prakoso Widamanto, SIK Disampaikannya, bahwa pagi ini, dilaksanakan apel dalam rangka kesiapan kegiatan pengamanan meminta pendapat di muka umum.
Tentu saja, dalam kegiatan pengamanan ada beberapa kategori yaitu pengamanan orang, pengamanan lokasi/tempat, dan juga pengamanan barang. Dalam pelaksanaannya, kami menggunakan Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, AKBP Doni meminta seluruh personel untuk bisa memahaminya masing-masing. “Ikuti petunjuk dan Arah dari pengontrolan dan tahapan-tahapan yang telah ditentukan,” kata dia.
Mengakhiri berbagai hal, Kapolres berpesan, bahwa tugas kita bukan melakukan resistensi. “Jadi perlu dibantu, baik dari menjalankan pendapat di muka umum maupun sasaran, dua-duanya perlu kita lindungi, dua-duanya saudara kita,” ungkapnya.
Sementara itu, massa peserta aksi damai yang berjumlah sekitar 250 orang bergerak ke KPU Kabupaten Pekalongan. Mereka menuntut agar KPU Kabupaten Pekalongan memberikan pertanggungjawaban atas kegagalan tugas. Mereka menilai KPU Kabupaten tidak netral.
Di lokasi tersebut, personel gabungan TNI-Polri telah disiagakan guna pengamanan kegiatan aksi damai itu. Dari pihak kepolisian, selanjutnya memfasilitasi perwakilan dari peserta aksi damai untuk bertemu dengan Komisioner KPU Kabupaten Pekalongan.
Perwakilan massa sejumlah 12 orang akhirnya diterima masuk ke aula kantor KPU untuk melaksanakan audiensi dengan Komisioner KPU Kabupaten Pekalongan.
Dalam kesempatan itu, mereka (perwakilan peserta aksi) menanyakan perkembangan permasalahan adanya seseorang yang mengaku petugas KPU di Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni agar segera diproses hukum. Mereka menduga adanya pembiaran yang dilakukan KPU terhadap oknum yang mencatut logo KPU di wilayah Kedungwuni. Selain itu, mereka juga berharap netralitas KPU bisa terwujud dan terjaga.
Sementara itu, Ketua KPU Lailatul Izah sendiri menanggapi bahwa tentang pencatutan logo.
“Hari ini alhamdulillah sudah kami melaporkan kasus tersebut ke Kepolisian. Kami berkomitmen berkomitmen serius terhadap kasus ini, dan kami akan memberikan informasi proses perkembangan hukum melalui Kadiv hukum, nanti temen-temen bisa menanyakan perkembangan tersebut kepada Kadiv Hukum,” tuturnya.
Aksi di kantor KPU berjalan dengan aman dan lancar. Perlu diketahui, bahwa setelah melakukan aksi tersebut, perwakilan massa menyampaikan ucapan terima kasih kepada petugas Kepolisian.
“Hidup Polisi, terima kasih kepada bapak-bapak petugas pengamanan, sehingga kegiatan berjalan dengan tertib,” teriak salah satu peserta aksi dengan menggunakan megaphone.
Selanjutnya, peserta aksi pulang dengan bersalaman dengan petugas Kepolisian terlebih dahulu.(mty).
Baca juga:
