Menanggapi temuan tersebut,
"Aimar Naser, aktivis dan pemerhati kebijakan publik Halmahera Timur, menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh diperlakukan sebagai sekadar pelanggaran administratif.
“Ini bukan lagi soal salah hitung atau kelalaian teknis. Temuan BPK sudah cukup jelas menunjukkan indikasi manipulasi anggaran. Ketika uang negara ratusan juta belum dikembalikan dan pejabat terkait justru memilih bungkam serta memblokir wartawan, maka kecurigaan publik menjadi sangat beralasan, "tegas Aimar.
Ia menilai sikap Kepala Disperindagkop UKM Haltim yang menghindar dari konfirmasi merupakan bentuk pelecehan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Menurutnya, pejabat yang mengelola anggaran wajib terbuka, bukan bersembunyi.
“Aparat pengawas internal tidak boleh diam, apalagi melindungi. Jika Bupati Haltim tidak segera mengambil langkah tegas, maka kasus ini harus didorong ke ranah penegakan hukum. Jangan tunggu kerugian negara membesar baru bertindak, "lanjutnya.
"Aimar juga mengingatkan bahwa pembiaran terhadap temuan BPK hanya akan memperkuat budaya kebal hukum di birokrasi daerah. “Kalau temuan sejelas ini saja tidak ditindak, maka pesan yang sampai ke publik adalah: penjarahan uang rakyat bisa dinegosiasikan, "tutupnya. (Noval).
