“Kalau terjadi input data ganda, makanya dibutuhkan sinkronisasi sampai ke tingkat pusat,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Kemenag Kabupaten Sampang, H. Fandi, S.Ag, menegaskan bahwa penyelesaian persoalan tersebut sepenuhnya mengedepankan kepentingan wali siswa dan mengikuti regulasi yang berlaku.
“Kita kembalikan kepada masyarakat sebagai wali siswa. Keputusan nantinya disesuaikan dengan timing input data siswa residu. Kita tidak mencari siapa yang benar atau salah, tetapi bagaimana menemukan solusi,” ujar H. Fandi.
Ia menegaskan, sesuai arahan Bupati Sampang, seluruh pihak berkomitmen untuk mewujudkan satu data pendidikan yang klir, bersih, dan terpusat, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sampang.
Terkait isu Bantuan Operasional Sekolah (BOS), H. Fandi memastikan bahwa seluruh tindak lanjut akan dikembalikan pada regulasi dan mekanisme yang berlaku.
Rapat tersebut diharapkan menjadi langkah awal pembenahan tata kelola data pendidikan di Kabupaten Sampang agar lebih tertib, transparan, dan berpihak pada masa depan peserta didik.
