Ia menilai banyak bangunan pemerintah, jalan, dan hunian yang sudah siap digunakan, tetapi belum memiliki penghuni atau aktivitas pemerintahan yang memadai.
Desakan DPR: Regulasi Pemindahan ASN Harus Segera Tuntas
Menutup rapat, Rifqi menegaskan bahwa DPR siap memberikan dukungan legislasi bila Otorita IKN membutuhkan percepatan regulasi, terutama terkait:
-
penetapan mekanisme mutasi ASN pusat ke IKN,
-
skema fasilitas dan tunjangan,
-
kerja sama perbankan untuk hunian ASN,
-
serta integrasi data ASN lintas kementerian/lembaga.
“Berbagai kerangka regulatif yang dibutuhkan untuk memastikan mutasi ASN ke IKN harus segera dilakukan. Kalau membutuhkan peran kami, kami siap,” ujar Rifqi.
Dengan target IKN beroperasi sebagai pusat politik pada 2028, percepatan pemindahan ASN dinilai DPR sebagai salah satu faktor paling krusial untuk memastikan seluruh investasi infrastruktur di ibu kota baru itu benar-benar memberikan manfaat bagi negara.
