GERTAK.ID, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sebagai langkah menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional di tengah krisis pupuk global. Kebijakan ini diambil saat harga pupuk dunia mengalami lonjakan akibat gangguan pasokan internasional.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kebijakan tersebut mencerminkan kemampuan pemerintah dalam membaca dinamika global dan mengantisipasi potensi krisis sejak dini.
“Presiden Prabowo sejak awal sudah melihat bahwa dunia menuju periode ketidakstabilan. Beliau memerintahkan kami untuk tidak menunggu krisis, tetapi mengantisipasinya melalui kebijakan,” ujar Mentan Amran, 3 Mei 2026.
Di sisi lain, kebijakan ini hadir di tengah situasi global yang tidak menentu. Sejak Februari 2026, konflik di Timur Tengah menyebabkan penutupan Selat Hormuz yang menjadi jalur utama sekitar sepertiga perdagangan pupuk dunia. Pada saat bersamaan, China menghentikan ekspor pupuk nitrogen utama. Kondisi tersebut mendorong harga urea global melonjak lebih dari 40 persen dalam beberapa pekan.
Akibatnya, negara-negara di Asia Tenggara yang bergantung pada impor pupuk menghadapi ancaman penurunan produksi pangan. Untuk itu, pemerintah menurunkan harga seluruh jenis pupuk bersubsidi, termasuk urea, NPK, dan ZA, guna menjaga daya tanam petani pada musim 2026.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan langkah struktural yang mencakup aspek biaya, distribusi, dan ketersediaan pupuk. Salah satunya melalui penyederhanaan 145 regulasi pupuk lewat Instruksi Presiden, sehingga alur distribusi dipercepat dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia hingga langsung ke petani.
Sementara itu, akses pupuk turut diperluas melalui integrasi berbasis KTP serta penguatan jaringan kios hingga tingkat desa. Pemerintah menargetkan seluruh kecamatan sentra pangan terjangkau sebelum musim tanam gadu 2026 agar pupuk tersedia tepat waktu.
Di samping itu, dari sisi pasokan, pemerintah telah melakukan diversifikasi sejak 2025 untuk mengurangi ketergantungan pada satu jalur impor. Dengan langkah ini, dampak gangguan distribusi global dapat diminimalkan sehingga ketersediaan pupuk tetap terjaga.
Dengan kebijakan tersebut, biaya produksi petani diperkirakan dapat ditekan hingga ratusan ribu rupiah per hektare per musim tanam. Selain itu, akses pupuk diperluas bagi lebih dari 16 juta petani, sekaligus mengurangi potensi kelangkaan akibat distribusi yang tidak merata.
Tidak hanya di sektor hulu, pemerintah juga mengambil langkah di sektor hilir dengan menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini bertujuan menjaga pendapatan petani agar tetap stabil di tengah fluktuasi harga global.
Dengan demikian, pemerintah mengintervensi dua sisi rantai produksi sekaligus, yakni menekan biaya di hulu melalui subsidi dan deregulasi pupuk, serta menjaga pendapatan di hilir melalui jaminan harga gabah.
Sementara itu, Mentan Amran menegaskan bahwa ketahanan pangan nasional saat ini berada dalam kondisi kuat meskipun menghadapi ancaman iklim dan ketidakpastian global.
Cadangan beras pemerintah disebut telah melampaui 5 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Angka tersebut menjadi bantalan strategis untuk menjaga ketersediaan pangan nasional dalam berbagai skenario tekanan.
Lebih jauh, capaian ini didukung oleh kebijakan peningkatan produksi, seperti program pompanisasi, perluasan areal tanam, serta penguatan penyerapan gabah oleh Bulog.
Artikel Terkait
Petani Wajib Tahu !! Harga Pupuk Subsidi Turun, Berikut Daftar HET Baru yang Resmi Berlaku
Pupuk Bersubsidi Siap Ditebus Petani Mulai 1 Januari 2026, Pemerintah Pastikan Stok dan Anggaran Aman
Dinas Pertanian Lebak: Stok Pupuk Subsidi Melimpah, Distribusi Diawasi Ketat