Pemerintah Kumpulkan Industri Plastik, Jaga Stabilitas Pasokan di Tengah Geopolitik Global

GERTAK.ID, JAKARTA - Pemerintah memperkuat langkah antisipasi terhadap dampak dinamika geopolitik global dengan mengumpulkan pelaku industri plastik nasional. Langkah ini dilakukan menyusul potensi gangguan rantai pasok bahan baku petrokimia akibat situasi di kawasan Selat Hormuz.

Melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin), pemerintah mempertemukan pelaku industri hulu petrokimia, industri antara, industri hilir, hingga sektor daur ulang plastik. Pertemuan tersebut membahas kondisi terkini sekaligus merumuskan langkah mitigasi bersama guna menjaga stabilitas pasokan nasional.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, hasil pertemuan menunjukkan adanya optimisme dari pelaku industri terkait ketersediaan stok plastik di dalam negeri.

“Dari hasil pertemuan, kami mendapatkan jaminan dari industri bahwa stok plastik seharusnya tidak ada masalah. Saya garis bawahi kata seharusnya, karena pemerintah tetap akan terus memantau perkembangan situasi global secara cermat yang berdampak terhadap produksi dan stok subsektor ini,” kata Agus di Jakarta, Kamis (16/4).

Selain memastikan ketersediaan stok, pelaku industri juga menyatakan komitmennya menjaga kesinambungan suplai plastik, khususnya bagi industri kecil, agar produk tetap kompetitif di pasar.

Di sisi lain, Kemenperin mencatat adanya dampak langsung dari gejolak geopolitik terhadap struktur harga plastik di dalam negeri. Kenaikan biaya logistik, freight pelabuhan, hingga pengenaan surcharge premium turut memengaruhi harga, ditambah gangguan waktu pengiriman bahan baku impor.

“Waktu pengiriman yang sebelumnya rata-rata sekitar 15 hari, saat ini dapat meningkat hingga 50 hari. Kondisi ini tentu berdampak pada peningkatan beban biaya produksi,” ungkap Agus.

Kondisi tersebut, lanjutnya, menjadi momentum untuk memperkuat kemandirian industri petrokimia nasional, terutama dalam penyediaan bahan baku dalam negeri guna mengurangi ketergantungan impor.

“Peristiwa ini semakin menegaskan pentingnya membangun industri petrokimia nasional yang kuat dan mandiri, agar ketergantungan terhadap bahan baku impor dapat terus dikurangi,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, investor juga mendorong agar subsektor industri petrokimia semakin menarik bagi penanaman modal baru. Salah satu aspek yang dinilai perlu diperkuat adalah perlindungan pasar domestik dari tekanan produk impor.

Pemerintah, kata Agus, akan terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan bahan baku nasional dengan menjaga keseimbangan antara kebutuhan sektor energi dan industri petrokimia.

Selain itu, muncul pula opsi pengembangan bahan baku substitusi nafta dari sumber alternatif domestik seperti crude palm oil (CPO). Meski masih menghadapi tantangan dari sisi keekonomian, opsi tersebut dinilai potensial sebagai bagian dari strategi diversifikasi bahan baku.

“Kita harus melihat seluruh potensi sumber daya nasional yang bisa menjadi alternatif bahan baku industri petrokimia, termasuk CPO, meskipun tantangan keekonomiannya masih perlu dihitung secara matang,” tutur Agus.

Menutup keterangannya, Agus menegaskan bahwa persaingan global dalam memperoleh bahan baku petrokimia diperkirakan akan semakin ketat. Oleh karena itu, pelaku industri mengusulkan agar Indonesia dapat mengakses bahan baku yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga mampu meningkatkan daya saing industri nasional.