Pakar Ekonomi Pertanian UIN Dorong Restorasi Ekologis Aktif untuk Pulihkan Aceh Pascabencana

Bandung, Gertak.id - Bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh pada akhir 2025 tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik dan korban jiwa, tetapi juga memicu krisis ekologi yang berdampak serius terhadap ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat.

Dampak banjir di Aceh serta sejumlah wilayah Sumatera lainnya menyebabkan kerusakan signifikan pada sektor pertanian dan perikanan. Kondisi tersebut meningkatkan risiko gagal panen sekaligus melemahkan ekonomi rakyat pada fase pemulihan pascabencana.

Situasi ini menegaskan pentingnya penerapan restorasi ekologi pascabencana berbasis nature-based solutions sebagai bagian dari upaya pemulihan lingkungan, perlindungan ekosistem, serta keberlanjutan pembangunan di Aceh.

Guru Besar Ekonomi Pertanian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Achmad Tjachja Nugraha, menekankan bahwa rekonstruksi Aceh tidak cukup dilakukan melalui pemulihan fisik semata, melainkan harus disertai pendekatan restorasi ekologis yang aktif dan terencana.

“Kerusakan lingkungan di Aceh sudah berada pada skala yang tidak bisa dibiarkan pulih secara alami. Negara harus hadir melalui restorasi ekologis aktif, terutama pada sektor pertanian dan perikanan yang menjadi tumpuan hidup rakyat,” ujar Prof. Achmad di Bandung, Rabu (14/1).

Ia menjelaskan bahwa restorasi ekologi bertujuan memulihkan integritas dan fungsi ekosistem agar kembali produktif, mandiri, serta memiliki ketahanan terhadap bencana di masa mendatang. Pendekatan ini mencakup rehabilitasi tanah, pemulihan daerah aliran sungai, penguatan ekosistem pesisir, serta pemanfaatan nature-based solutions sebagai infrastruktur hijau berkelanjutan.

Berdasarkan pengamatan foto udara dan laporan pemerintah daerah, lahan pertanian yang terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat diperkirakan mencapai sekitar 40.000 hektare. Area tersebut meliputi sawah, tanaman pangan, dan hortikultura yang sebagian besar terendam lama, tertimbun lumpur, hingga mengalami gangguan masa tanam dan gagal panen.

Di tingkat daerah, dampak kerusakan lahan terlihat nyata. Di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, misalnya, luas lahan pertanian terdampak dilaporkan mencapai sekitar 3.245,11 hektare. Sementara di sejumlah kabupaten di Aceh, kerusakan sawah dan lahan pangan tercatat mencapai ratusan hektare.

Pemerintah pusat juga menyatakan akan melakukan pencetakan ulang sekitar 11.000 hektare sawah yang mengalami kerusakan berat akibat banjir di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bagian dari upaya pemulihan ketahanan pangan nasional.

Sektor perikanan turut terdampak signifikan. Berdasarkan kajian awal Kementerian Kelautan dan Perikanan, luas area budidaya perikanan atau tambak di Aceh yang terdampak banjir diperkirakan mencapai sekitar 38.875 hingga 40.000 hektare. Kerusakan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi pembudidaya, tetapi juga berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem pesisir.

Dalam kesempatan yang sama, Prof. Achmad selaku Ketua Umum Keluarga Alumni Sosial Ekonomi Pertanian Agribisnis Indonesia (KASAI) mengapresiasi langkah Presiden yang sejak awal bencana memberikan dukungan penanganan darurat hingga membentuk satuan tugas khusus untuk mempercepat koordinasi lintas kementerian dan daerah.

“Langkah cepat Presiden dalam mendukung penanganan bencana dan membentuk Satgas menunjukkan kehadiran negara di saat krisis, sekaligus memberi kepastian bagi masyarakat terdampak,” katanya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dinilai responsif dalam penanganan darurat dan koordinasi di lapangan. Menurutnya, keterlibatan BNPB bersama pemerintah daerah, relawan, dan masyarakat mencerminkan solidaritas nasional dalam menghadapi bencana.

“Respons aktif BNPB dan solidaritas nasional yang terbangun memberikan harapan bahwa pemulihan Aceh tidak dilakukan sendiri, tetapi menjadi tanggung jawab bersama,” ujar Prof. Achmad.