Pemerintah Ambil Alih 688 Ribu Hektare Kawasan Hutan Konservasi untuk dipulihkan

Jakarta, Gertak.id - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyerahkan 688.427 hektare kawasan hutan konservasi kepada Kementerian Kehutanan untuk dipulihkan kembali. 

Kawasan tersebut tersebar di sembilan provinsi dan sebelumnya berada dalam penguasaan pihak yang melanggar ketentuan kawasan hutan.

Penyerahan itu disampaikan Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam acara penyerahan uang hasil denda pelanggaran administratif kawasan hutan di Jakarta, Rabu (24/12). 

Kejaksaan Agung merupakan bagian dari Satgas PKH yang bertugas menertibkan dan menguasai kembali kawasan hutan negara.

Dalam kesempatan tersebut, Burhanuddin melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto bahwa Satgas PKH telah berhasil menguasai kembali kawasan hutan seluas 4.081.560,58 hektare. Penguasaan kembali lahan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum dan pemulihan fungsi hutan.

Selanjutnya, Satgas PKH akan menyerahkan kawasan hutan tahap kelima seluas 896.969,143 hektare yang sebelumnya digunakan sebagai perkebunan kelapa sawit. Lahan tersebut diserahkan kepada Kementerian Keuangan, kemudian dialihkan ke Danantara, dan selanjutnya diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara seluas 240.575,38 hektare.

“(Lahan) berasal dari 124 subjek hukum dan tersebar di enam provinsi,” kata Burhanuddin.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa penguasaan kembali lebih dari empat juta hektare lahan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam melindungi sumber daya alam dan menegakkan aturan di kawasan hutan.

Prabowo juga mengapresiasi kinerja Satgas PKH dalam menindak korporasi perambah hutan. Satgas PKH dinilai berhasil menyelamatkan keuangan negara hingga Rp6,6 triliun dari hasil penertiban kawasan hutan.

“Atas capaian tersebut, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh kementerian dan lembaga yang telah mendukung kegiatan Satgas PKH,” katanya.