Prabowo Tegaskan Pengawasan Ketat Program MBG : “Tidak Boleh Ada Sedikit pun Penyimpangan”

Bekasi, Gertak.id - Presiden RI Prabowo Subianto kembali menegaskan agar setiap program prioritas pemerintah dijalankan tanpa celah penyimpangan, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau 44 juta penerima manfaat.

“Tidak boleh ada sedikit pun penyimpangan. Karena itu sekarang persiapan lebih ketat, pemantauan lebih keras. Kita minta semua prosedur yang perlu diambil, harus diambil,” ujar Prabowo saat mengunjungi Bekasi, Senin (17/11).

Ia menambahkan, pengelolaan MBG harus dilakukan secara cermat karena menggunakan anggaran publik. "Karena ini adalah uang rakyat, harus disiapkan dengan baik. Persiapannya harus matang, supaya tidak terjadi penyimpangan," katanya.

Prabowo menyampaikan rasa syukur karena capaian MBG telah mencapai 44 juta dari total target 82,9 juta penerima. Namun, ia mengakui masih banyak masyarakat yang belum terjangkau program tersebut.

“Tapi kita tahu, kita tidak puas karena sasaran kita adalah 82,9 juta (penerima manfaat). Waktu saya datang ke sini, rakyat banyak sekali di jalan. Dan ada anak-anak yang teriak ke saya. Pak, Pak, kami belum terima MBG,” ungkapnya.

Menurut Prabowo, pemerintah bertanggung jawab memastikan sekitar 40 juta masyarakat lainnya segera menerima manfaat program ini. “Tapi kita ambil alih tanggung jawab,” tegasnya.

Ia kembali menekankan pentingnya pengawasan dan pemenuhan prosedur, termasuk kelengkapan alat seperti pembersih ompreng dan filtrasi air, agar tidak terjadi pelanggaran.

Prabowo menyebut MBG bukan sekadar program makanan, melainkan investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas generasi muda. 

“Saya hakulyakin mereka merasakan manfaatnya, mereka akan jadi lebih kuat. Dia (siswa) akan makan protein, dia akan jadi lebih tinggi, ototnya lebih baik, tulangnya lebih kuat, sel otaknya lebih cerdas,” ucapnya.

Untuk mencegah kelalaian prosedur, pemerintah memperketat persiapan dan pengawasan. Prabowo optimistis insiden terkait MBG dapat ditekan hingga mencapai 0 persen.

Sejak terjadinya kasus keracunan, pemerintah bergerak cepat melakukan mitigasi. Sejumlah dapur yang bermasalah langsung ditutup, disertai evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaannya. 

Evaluasi tersebut mencakup kewajiban sertifikasi laik higienis bagi satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), penilaian ulang juru masak, penyederhanaan menu, pemantauan oleh puskesmas, hingga pembentukan satgas penanganan di tingkat daerah.

Pemerintah juga memperkuat regulasi melalui penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Tim Koordinasi dan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan program.