Jakarta, Gertak.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) mengembalikan dana sebesar Rp3,5 triliun ke kas negara. Temuan ini kembali menegaskan lambatnya serapan belanja negara sepanjang 2025.
Purbaya sebelumnya menaruh perhatian khusus pada masalah realisasi anggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah, karena dinilai menghambat efektivitas APBN sebagai instrumen fiskal. Ia menyebut masih ada K/L yang tetap mengejar target, namun sebagian memilih menyerahkan kembali pagu yang tidak mampu direalisasikan.
"Ada juga beberapa K/L yang sudah menyerah, mengembalikan uang ke kita," kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat, 14 November 2025.
"Kita hitung-hitung ada Rp3,5 triliun yang dibalikin sampai dengan sekarang karena mereka enggak mampu belanjain,” imbuhnya.
Saat ditanya lebih jauh mengenai nama K/L tersebut, Purbaya menolak mengungkapnya. “Ah, itu rahasia,” ujarnya.
Fenomena rendahnya serapan anggaran juga terjadi di pemerintah daerah. Pada periode sebelumnya, pemerintah pusat mencatat simpanan pemda di bank meningkat, sementara realisasi belanja daerah menurun sehingga memperlambat perputaran uang dan melemahkan belanja publik.
Purbaya menjelaskan, pengawasan serapan anggaran kini berada di bawah Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) yang dipimpin Kemenko Perekonomian. “Itu yang me monitoring penyerapan anggaran, memang sudah dialihkan ke sana. Jadi gak ada isu. Nanti mereka yang ngerjain. Saya ngerjain yang lain, kan banyak,” katanya.
Dalam kesempatan berbeda, Purbaya sempat mengirim surat kepada gubernur, bupati, dan wali kota pada 20 Oktober 2025 untuk meminta percepatan realisasi belanja APBD. Ia menyoroti simpanan pemda yang mencapai Rp234 triliun pada kuartal III 2025, naik 12,17 persen dari tahun sebelumnya, sementara realisasi belanja APBD baru 51,3 persen atau Rp712,8 triliun.
“Dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan di Pusat, kami meminta agar juga dilakukan langkah penguatan secara harmonis di Daerah,” tulis Purbaya dalam surat resmi tersebut. Ia juga meminta percepatan pembayaran pihak ketiga, pemanfaatan dana simpanan, serta monitoring mingguan dan bulanan hingga akhir tahun.
Secara keseluruhan, realisasi belanja negara hingga 31 Agustus 2025 baru mencapai Rp1.960,3 triliun atau 54,1 persen dari APBN. Angka ini menjadi salah satu faktor utama di balik pengembalian anggaran oleh sejumlah K/L.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.388,8 triliun, termasuk belanja K/L sebesar Rp686 triliun atau 59,1 persen. “Iya digunakan untuk bansos, mulai dari PBI JKN, PKH, kartu sembako, PIP, sampai KIP Kuliah,” ujarnya pada Konferensi Pers APBN Kita, 22 September 2025.
Ia juga melaporkan peningkatan realisasi subsidi, mulai dari BBM yang naik 3,5 persen, LPG 3 kg naik 3,6 persen, listrik bersubsidi naik 3,8 persen, hingga pupuk yang meningkat 12,1 persen juta tonnya.
Sementara itu, realisasi transfer ke daerah mencapai Rp571,5 triliun atau 62,1 persen. Meski demikian, belanja daerah terkontraksi 14,1 persen akibat pergantian kepemimpinan dan efisiensi anggaran.
