Jimly Ungkap Kompleksitas Masalah Internal Polri, Reformasi Dimulai dari Masukan Publik

Jakarta, Gertak.id - Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, mengungkapkan temuan awal komisi setelah menerima berbagai masukan publik. Ia menyebut persoalan internal Polri sangat kompleks dan membutuhkan langkah fundamental untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.

Komisi yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto ini mulai memetakan permasalahan di tubuh Polri melalui mekanisme partisipasi publik. Jimly menjelaskan bahwa komisi saat ini berada pada tahap “belanja masalah” untuk mengidentifikasi akar gangguan dalam tata kelola kepolisian.

“Jadi sekarang kita masih belanja masalah jadi kalau ditanya masalah banyak banget ya,” kata Jimly kepada awak media pada Kamis, 13 November 2025.

Ia menuturkan bahwa masukan dari masyarakat menjadi unsur penting untuk membangun institusi Polri yang lebih transparan dan profesional. Salah satu masukan besar datang dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang dipimpin Sinta Nuriah.

Jimly menegaskan bahwa persoalan Polri tidak hanya bersumber dari internal, tetapi juga dari intervensi eksternal yang memengaruhi objektivitas aparat. Faktor politik dan bisnis disebutnya sebagai ancaman serius bagi profesionalitas kepolisian.

“Bagaimana mengamankan polisi dari intervensi politik dan bisnis dari luar,” ucap Jimly.

“Jangan sampai dia dirasuki oleh pengaruh intervensi politik dan bisnis praktis itu,” lanjutnya.

Sisi lain persoalan Polri juga disampaikan anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Otto Hasibuan. Ia menyoroti tantangan besar terkait kepercayaan publik meski Polri telah menjalankan berbagai tugas, mulai dari penegakan hukum hingga pelayanan sosial.

“Saya melihat hampir tidak ada lagi yang tidak dijalankan oleh polisi, tetapi pertanyaannya adalah kenapa masih sampai sekarang rakyat atau masyarakat belum percaya sepenuhnya kepada polisi,” kata Otto.

“Inilah titik simpul ini yang mau kita cari,” lanjutnya.

Terkait agenda kerja komisi, Jimly menjelaskan bahwa tiga bulan ke depan akan difokuskan pada pemetaan masalah dan perumusan kebijakan.

“Bulan pertama kita belanja masalah dulu, nanti bulan kedua nanti kami akan merumuskan pilihan-pilihan kebijakan,” ujar Jimly.

“Bulan ketiga baru kita merumuskan policy report untuk kemudian dilaporkan kepada bapak Presiden,”pungkasnya.