Pramono Soroti Kebijakan Pemimpin Masa Lalu
Keberadaan dua JPO dengan fungsi yang hampir sama juga membuat Pramono menyoroti pola pengambilan kebijakan pembangunan fasilitas publik pada masa sebelumnya.
Menurut dia, persoalan tersebut salah satunya terjadi karena koordinasi antarpemangku kebijakan yang belum berjalan dengan baik.
“Tetapi setelah saya lihat sendiri, ini menunjukkan bahwa dulu dalam membuat kebijakan seringkali seperti yang saya katakan,” ujar Pramono.
“Ego pemimpinnya itu tidak dikomunikasikan secara baik, sehingga sebenarnya dua-duanya ini fungsinya sama persis,” lanjutnya.
Atas pertimbangan tersebut, Pemprov DKI Jakarta memutuskan JPO lama milik Pemprov DKI dibongkar.
Sementara itu, JPO yang lebih baru akan tetap dipertahankan dan dilakukan perbaikan fasilitas.
Terungkap Asal-usul JPO ‘Love-Hate Relationship’
JPO lama yang menjadi sorotan publik tersebut sebelumnya dibangun Pemprov DKI Jakarta sebagai fasilitas penyeberangan masyarakat umum.
Sementara JPO lainnya dibangun KAI dan LRT Jabodebek sebagai bagian dari fasilitas integrasi antarmoda.
JPO integrasi tersebut menghubungkan Stasiun LRT Jabodebek dengan Halte Transjakarta.
Sebelumnya, JPO milik Pemprov DKI juga pernah menjadi akses langsung menuju halte Transjakarta.
Namun, setelah halte dipindahkan dan diintegrasikan dengan Stasiun LRT Jabodebek, akses menuju halte tidak lagi menggunakan JPO lama.
Akses kemudian dialihkan melalui JPO integrasi yang dibangun untuk mendukung konektivitas antarmoda.
Dengan keputusan terbaru tersebut, JPO lama yang selama ini menjadi perhatian publik karena posisinya yang berdekatan dengan JPO baru akan dibongkar.
