Gertak.id-Mantan Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, angkat suara terkait tudingan bahwa sejumlah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dianggap mengikuti langkah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia menilai anggapan tersebut tidak hanya keliru, tetapi juga merendahkan kapasitas presiden yang kini memimpin negara.
Dalam unggahan video di kanal YouTube miliknya pada Kamis, 27 November 2025, Hasan menegaskan bahwa kesinambungan kebijakan merupakan bagian dari sistem pembangunan jangka panjang di Indonesia—bukan tanda adanya dominasi dari pemerintahan sebelumnya.
“Setiap kali kebijakan Pak Prabowo selaras dengan era Pak Jokowi, muncul narasi bahwa beliau berada di bawah kendali. Cara pandang seperti itu tidak objektif,” kata Hasan.
Menurut pria asal Sumatera Barat itu, label tersebut lebih bersifat nyinyir ketimbang kritik substansial. “Itu penilaian julit, dan jelas-jelas merendahkan Presiden Prabowo hari ini,” tegasnya.
Keberlanjutan Kebijakan adalah Sistem, Bukan Kendali Politik
Hasan menjelaskan bahwa sejak lama Indonesia menerapkan konsep keberlanjutan pembangunan. Setiap presiden datang dengan gaya kepemimpinan masing-masing, namun arah besar kebijakan tidak berubah secara ekstrem.
“Kita ini dibangun dengan konsep keberlanjutan. Presiden boleh berganti, tapi arah besar pembangunan tetap dijaga. Tidak terjadi reverse policy,” ujar Hasan.
Ia kembali menekankan bahwa kesinambungan bukanlah bentuk intervensi Jokowi terhadap Prabowo, melainkan mekanisme negara agar program pembangunan tidak berhenti di tengah jalan hanya karena pergantian pemimpin.
Bandingkan dengan AS: Kebijakan Bisa Dibalik Dalam Sekejap
Dalam penjelasannya, Hasan menyebut bahwa negara lain justru menerapkan pola kebijakan yang sangat mudah berubah ketika presidennya berganti. Ia menyoroti contoh Amerika Serikat, di mana setiap presiden baru kerap mencabut atau membalikkan kebijakan pendahulunya.
“Di Amerika, saat presidennya berganti, kebijakan bisa langsung berubah. Apa yang disusun hari ini, bisa saja dibatalkan oleh presiden berikutnya,” kata Hasan.
Model seperti itu, menurutnya, menimbulkan ketidakpastian dan rentan mengacaukan program jangka panjang.
Konsistensi Dianggap Lebih Baik bagi Publik
Hasan menilai bahwa keberlanjutan kebijakan justru memberi manfaat besar bagi masyarakat maupun dunia usaha. Arah pembangunan yang stabil membuat eksekusi program dapat berjalan tanpa terhambat pergantian presiden.
“Konsistensi itu memberi kepastian. Tidak tiba-tiba hari ini pajak naik, besok turun lagi, lalu berubah lagi di presiden berikutnya,” ujarnya.
Ia sekaligus membantah keras narasi yang menyebut adanya bayang-bayang politik dari pemerintahan lama terhadap pemerintahan saat ini. Menurutnya, kemiripan kebijakan merupakan konsekuensi logis dari sistem pembangunan nasional yang memang dirancang berkelanjutan.
Hasan menutup penjelasannya dengan mengingatkan bahwa menyamakan kesinambungan kebijakan dengan kendali politik bukan hanya menyesatkan, tetapi juga menihilkan otoritas Presiden Prabowo sebagai kepala negara.
