Gertak.id, Senin 24 November 2025, aku menyaksikan dinamika yang cukup penting dalam gerakan buruh Indonesia. Demo besar yang sedianya digelar Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) di sejumlah titik Jakarta akhirnya resmi dibatalkan. Pembatalan ini bukan berarti tuntutan para buruh melemah, tetapi lebih kepada perubahan situasi setelah pemerintah menunda pengumuman UMP 2026.
Presiden Partai Buruh sekaligus KSPI, Said Iqbal, menjelaskan bahwa tujuan awal aksi hari ini adalah mendesak pemerintah agar tidak mengumumkan kenaikan upah minimum pada 21 November 2025. Karena pemerintah kemudian menunda pengumuman tersebut, aksi untuk sementara dibatalkan.
“Aksi 24 November ini memang ditujukan untuk meminta pemerintah tidak terburu-buru mengumumkan kenaikan upah minimum. Karena pemerintah menunda, maka aksi hari ini batal,” ujar Said Iqbal, yang aku dengarkan sebagai penegasan bahwa langkah buruh masih terus berlanjut.
Pastikan Ada Aksi Demo Baru jika Tuntutan Tak Dipenuhi
Meski hari ini sepi dari megafon dan bendera aksi, Said Iqbal memastikan bahwa para buruh akan turun ke jalan kembali saat pemerintah benar-benar menetapkan UMP 2026. Tanggalnya belum diputuskan; semuanya menunggu kapan pemerintah siap mengumumkan keputusan akhir.
Dalam bayanganku, aksi susulan nanti bisa menjadi gelombang yang lebih besar—apalagi Iqbal menegaskan bahwa demo akan digelar sehari sebelum dan sehari sesudah pengumuman apabila hasilnya tidak sesuai harapan buruh.
Selain itu, ancaman mogok nasional kembali digaungkan. Jika pemerintah tetap berpegang pada indeks nilai 0,2–0,7 dalam formulasi upah minimum, maka buruh di seluruh Indonesia siap menghentikan produksi secara massal.
“Akan ada aksi akbar nasional sebagai pengganti penundaan aksi hari ini,” kata Iqbal.
Ia menambahkan bahwa mogok nasional diperkirakan berlangsung antara minggu kedua hingga minggu keempat Desember 2025, melibatkan lebih dari 5 juta buruh dari lebih 5 ribu perusahaan di lebih dari 300 kabupaten/kota. Melihat angka itu, kamu bisa membayangkan betapa besar dampaknya bagi industri nasional.
Meski Batal Demo, Aliansi Buruh Beri 3 Opsi Skema Kenaikan UMP 2026 kepada Pemerintah
Di balik ancaman aksi dan mogok nasional, aku melihat bahwa buruh juga membawa tawaran solusi. Aliansi buruh menyodorkan tiga skema kenaikan UMP 2026 kepada pemerintah, semuanya berbasis data makro ekonomi.
1. Kenaikan 8,5–10,5 persen
Opsi pertama menggunakan inflasi 3,26 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,2 persen dengan indeks tertentu 1,0. Maka kenaikan dihitung menjadi:
3,26% + (1,0 × 5,2%) = 8,46%
Yang kemudian dibulatkan menjadi 8,5%.
Jika indeks tertentu dinaikkan menjadi 1,4—misalnya pada daerah-daerah seperti Maluku Utara yang pertumbuhan ekonominya sangat tinggi—kenaikan bisa mencapai 10,5 persen.
2. Kenaikan 7,77 persen
Opsi kedua memakai data BPS periode Oktober 2024–September 2025: inflasi 2,65 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,12 persen, dengan indeks tertentu 1,0.
Rumusnya:
2,65% + (1,0 × 5,12%) = 7,77%.
Ini adalah opsi yang sepenuhnya mengikuti data resmi negara.
Artikel Terkait
Buntut 439 Balpress Ilegal Disita, Skandal Thrifting Rp4 M Kian Memanas — Menteri Keuangan hingga Menteri UMKM Angkat Suara
Persiapan BK Porprov, Cabor Rugby Kabupaten Garut Gelar Latihan Gabungan di SOR Merdeka Kerkop