Nabire, 23 Juni 2025 – Gertak.id
Gelombang kecaman terhadap praktik militerisme di Tanah Papua kembali menggema. Solidaritas Rakyat Papua Anti Militerisme di Nabire menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk operasi militer yang menyasar ruang hidup masyarakat sipil. Pernyataan ini dirilis setelah rangkaian kekerasan dan pengungsian yang terjadi di sejumlah wilayah seperti Puncak, Intan Jaya, dan Dogiyai dalam beberapa bulan terakhir.
Sejak awal tahun 2025, aktivitas militer di Papua meningkat drastis. Pos militer dibuka di Gedung Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Timobut. Sekitar 300 personel TNI dikerahkan ke hutan Mboobila Karu, Kabupaten Puncak. Pada Februari dan Mei, operasi militer besar-besaran dilancarkan hingga ke Distrik Sinak Barat dan Pogoma, termasuk serangan udara yang menggunakan bom mortir dan roket ke pemukiman warga sipil.
-
Akibatnya, ratusan warga dari dua distrik tersebut terpaksa mengungsi. Tak berhenti di situ, situasi yang sama terjadi di Kabupaten Intan Jaya. Pada 13 Mei 2025, serangan subuh di Kampung Ndugusiga dan sekitarnya menewaskan empat warga sipil dan melukai empat lainnya. Dalam waktu dekat, TNI membangun dua pos baru di Sugapa Lama dan Bilapa, memicu gelombang pengungsian dari enam kampung ke Sugapa, Nabire, dan Timika.
Kekerasan terus berulang. Pada 18 Juni, serangan di Gamagae dan Bulapa kembali menewaskan dua warga. Di Dogiyai, pada 23 Mei, lima warga sipil tewas akibat tembakan aparat. Di hari yang sama, Agus Murib, warga Kampung Toenggi, Distrik Gome, juga dilaporkan tewas tertembak. Menyusul itu, terjadi pengungsian besar-besaran dari wilayah Gome.
Dalam pernyataannya, Solidaritas Rakyat Papua Anti Militerisme menilai militerisme yang mengakar di Papua bukan semata tindakan keamanan, melainkan bagian dari sistematisasi kekerasan negara demi melanggengkan kepentingan ekonomi dan politik nasional. Mereka menyebut militerisme dilanggengkan demi pengamanan proyek eksploitasi sumber daya alam, proyek strategis nasional, dan praktik korupsi.
Kelompok ini menyampaikan 12 poin tuntutan, di antaranya:
Menolak intervensi militer terhadap ruang hidup rakyat sipil Papua
Mengutuk pembunuhan dan penembakan tanpa alasan yang jelas terhadap warga sipil
Mendesak dihentikannya operasi militer dan penarikan seluruh pasukan TNI, baik organik maupun non-organik
Menuntut pertanggungjawaban negara atas korban sipil
Menolak pembangunan Jalan Trans Papua yang merampas ruang hidup masyarakat adat
Mendesak pembentukan tim investigasi independen untuk mengungkap pelanggaran HAM di Intan Jaya dan Puncak
“Kami tidak butuh bom dan senjata. Kami butuh keadilan, tanah yang aman, dan hidup yang layak di atas negeri kami sendiri,” tegas pernyataan tersebut.
Mereka juga mendesak Pemerintah Papua Tengah segera bertindak cepat untuk memulangkan para pengungsi dan menghentikan operasi penyisiran yang menyebabkan penderitaan berkepanjangan bagi rakyat sipil.
..Tim..
