Gertak.id | Jakarta — Pemerintah kembali menyalurkan sejumlah program bantuan sosial (bansos) pada September 2026. Masyarakat yang terdaftar dalam data sosial ekonomi pemerintah dapat mengecek status data dan informasi bantuan melalui kanal resmi.
Salah satu informasi yang menjadi perhatian adalah desil kesejahteraan dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data tersebut digunakan sebagai salah satu dasar dalam penentuan sasaran program perlindungan sosial.
Masyarakat dapat mengetahui informasi desil melalui laman resmi Cek Bansos Kementerian Sosial (Kemensos). Pengecekan dapat dilakukan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum pada KTP.
Dalam sistem desil, tingkat kesejahteraan masyarakat dikelompokkan menjadi 10 kategori, mulai dari Desil 1 hingga Desil 10. Semakin kecil angka desil, semakin rendah kelompok tingkat kesejahteraannya.
Secara umum, Desil 1 hingga Desil 4 menjadi kelompok yang menjadi sasaran utama sejumlah program bansos. Namun, status desil tidak secara otomatis berarti seseorang pasti menerima seluruh jenis bantuan karena masing-masing program memiliki persyaratan dan mekanisme penyaluran tersendiri.
Cara Cek Desil Bansos Pakai NIK KTP
Masyarakat yang ingin mengetahui status data dapat melakukan pengecekan melalui situs resmi Cek Bansos Kemensos.
Caranya cukup menggunakan HP dengan mengikuti langkah berikut:
1. Buka situs resmi Cek Bansos Kemensos.
2. Masukkan 16 digit NIK sesuai KTP.
3. Masukkan kode captcha yang tersedia.
4. Klik tombol "Cari Data".
5. Sistem akan menampilkan informasi data yang tersedia.
6. Periksa bagian informasi mengenai desil kesejahteraan.
7. Cocokkan informasi tersebut dengan ketentuan program bantuan yang ingin diketahui.
"Cek Bansos Kemensos" (https://cekbansos.kemensos.go.id/?utm_source=chatgpt.com)
Kenali Desil 1 sampai 10
Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
Desil 2 berada pada kelompok kesejahteraan rendah dan masih rentan terhadap tekanan ekonomi.
Desil 3 merupakan kelompok yang masih memiliki kerentanan terhadap kemiskinan akibat perubahan kondisi ekonomi.