Pekalongan, Gertak.id – Kesabaran warga Kecamatan Kandangserang tampaknya mulai mencapai batas. Setelah hampir satu tahun menanti perbaikan yang tak kunjung datang, masyarakat akhirnya kembali mengambil langkah sendiri demi menjaga keselamatan pengguna jalan.
Dipimpin Kiai Muis, sejumlah warga memasang pagar dan rambu peringatan dari bambu di ruas jalan Kabupaten yang menghubungkan Kandangserang dengan Desa Garungwiyoro, tepatnya di Blok Wadas Loyang, wilayah Desa Kandangserang. Pada minggu 12/7/2026
Aksi gotong royong tersebut dilakukan bukan untuk mencari perhatian, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan masyarakat. Jalan yang rusak dan mengalami kerusakan di bagian tepi dinilai semakin membahayakan pengendara, terutama pada malam hari maupun saat hujan.
Namun hingga kini belum terlihat adanya penanganan dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), padahal ruas tersebut merupakan jalan kabupaten yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Kami hanya ingin membantu sesama pengguna jalan. Jangan sampai ada korban baru ada tindakan," ujar Kiai Muis di sela kegiatan pemasangan pagar bambu bersama warga.
Menurut warga, kondisi jalan tersebut telah rusak hampir satu tahun. Selama itu pula masyarakat mengaku belum melihat adanya perbaikan yang berarti. Padahal, jalan tersebut memiliki peran strategis sebagai akses utama bagi masyarakat dari sejumlah desa di wilayah utara Kecamatan Kandangserang.
Kondisi jalan yang terus dibiarkan rusak dikhawatirkan tidak hanya meningkatkan risiko kecelakaan, tetapi juga menghambat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.
Aksi Kiai Muis dan warga pun menjadi potret nyata tumbuhnya kepedulian masyarakat ketika persoalan infrastruktur belum tertangani.
Di sisi lain, kondisi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai pemerataan pembangunan di Kabupaten Pekalongan, khususnya bagi wilayah pegunungan yang selama ini kerap merasa tertinggal dibanding kawasan lain.
"Sebagai warga negara kami tetap memenuhi kewajiban membayar pajak. Maka wajar jika masyarakat berharap pelayanan publik yang layak, termasuk jalan yang aman untuk dilalui.
Ketika warga harus memasang rambu keselamatan dengan tenaga dan biaya sendiri, tentu muncul pertanyaan mengenai prioritas penanganan infrastruktur di daerah ini," ungkap salah seorang warga.