GERTAK.ID, LEBAK - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DiskominfoSP) Kabupaten Lebak menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Konten Media Sosial lintas perangkat daerah sebagai upaya memperkuat komunikasi publik yang cepat dan tepat. Kamis, (25/6/26)
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Bupati Lebak untuk mengoptimalkan peran pengelola media informatika di lingkungan pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Kepala DiskominfoSP Kabupaten Lebak, dr. Anik Sakinah, M.Si., mengatakan perkembangan ruang digital saat ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah.
Menurutnya, kecepatan penyebaran informasi di media sosial maupun grup WhatsApp sering kali melampaui penyampaian informasi melalui kanal resmi pemerintah.
“Tingginya potensi hoaks, kesalahpahaman terkait kebijakan program daerah, serta isu lokal yang tidak terverifikasi dengan baik menjadi tantangan yang harus dijawab bersama,” ujarnya.
Karena itu, DiskominfoSP mengajak seluruh pengelola media sosial perangkat daerah untuk memperkuat koordinasi dalam penyebaran informasi publik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, dr. Anik menginstruksikan seluruh pengelola media sosial perangkat daerah agar lebih aktif mengemas konten kreatif yang berkaitan dengan program-program prioritas Pemerintah Kabupaten Lebak.
Adapun program prioritas tersebut meliputi penguatan ketahanan pangan daerah menuju swasembada pangan, percepatan penurunan tingkat kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan yang inklusif dan merata, serta pengembangan infrastruktur yang mendukung peningkatan sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Selanjutnya, pengelola media sosial perangkat daerah juga didorong untuk mengangkat informasi mengenai pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dan penggerak ekonomi bagi wilayah sekitarnya.
Melalui rakor tersebut, DiskominfoSP Kabupaten Lebak berharap seluruh perangkat daerah dapat menyajikan konten yang informatif, relevan, dan selaras dengan program prioritas pembangunan daerah.