Lebak, Gertak.id - Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC HIPMI) Kabupaten Lebak menyoroti operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum optimal melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sekitar lokasi dapur.
HIPMI Lebak menilai, tujuan awal MBG tidak hanya untuk pemenuhan gizi anak Indonesia, tetapi juga dirancang sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal melalui keterlibatan petani, UMKM pangan, dan sektor logistik daerah dalam rantai pasok bahan pangan.
“Kami melihat, pengadaan bahan pangan untuk program MBG di Kabupaten Lebak, seperti beras, ikan, daging, sayuran, buah-buahan dan bahan pangan lainnya, pihak yayasan melakukan pengadaan bahan pangan tersebut,” ujar Asep Pahrudin, Pengurus BPC HIPMI Lebak, Jum’at (9/1/25).
Menurut Asep, dalam praktiknya yayasan dan mitra pengelola SPPG membangun rantai pasok tersendiri sehingga pengadaan bahan pangan hanya dilakukan oleh kelompok tertentu. Pola tersebut dinilai mempersempit ruang partisipasi UMKM lokal yang seharusnya menjadi bagian dari ekosistem program.
“Program MBG ini hanya dinikmati oleh segelintir orang saja, yaitu pihak yayasan dan mitra pemilik dapur SPPG. Keterlibatan UMKM, dan sektor logistik lokal sangat minim,” ujarnya.
Padahal, dalam pedoman teknis pelaksanaan MBG, pengelolaan SPPG diarahkan untuk memanfaatkan potensi ekonomi lokal sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan dan pemerataan manfaat ekonomi. Keterlibatan pelaku usaha daerah menjadi salah satu prinsip agar program tidak terpusat pada pengelola tertentu.
Asep juga mengungkapkan adanya pengalaman pelaku usaha kecil yang sempat memasok bahan pangan ke dapur SPPG, namun kerja sama tersebut tidak berlanjut.
“Saya pernah berdiskusi dengan salah seorang pelaku usaha kecil, mengirim beras dan buah-buahan, ke salah satu dapur SPPG, namun itu tidak lama, karena di stop oleh pihak yayasan, dengan alasan yang tidak jelas,” ungkapnya.
Menurut HIPMI Lebak, kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengadaan bahan pangan MBG di daerah, agar selaras dengan semangat regulasi yang menempatkan UMKM sebagai bagian penting dalam rantai pasok program.
“Kalau seperti ini, maka program MBG hanya memberikan peluang usaha bagi segelintir orang di dalam yayasan atau mitra,”pungkas Asep.