Gertak.id– Pemerintah menegaskan komitmen untuk melakukan penindakan tegas terhadap dugaan aktivitas tambang ilegal di kawasan sekitar Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah. Arahan tersebut diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan disampaikan kembali oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.
Bahlil menyatakan Presiden meminta agar penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi, terutama terhadap praktik tambang ilegal yang merugikan negara dan mengganggu ketertiban kawasan industri strategis nasional.
“Arahan Bapak Presiden kepada kami sebagai satgas dan sebagai Menteri SDM adalah tegakkan aturan,” ujar Bahlil kepada wartawan, Rabu, 26 November 2025.
Ia menegaskan bahwa penindakan tidak boleh pandang bulu. “Enggak boleh negara kalah dari apa yang terjadi yang kurang pas dan atau melanggar,” kata Bahlil.
Komitmen Penegakan Hukum atas Tambang Ilegal
Bahlil menegaskan seluruh aktivitas pertambangan tanpa izin resmi akan diproses sesuai ketentuan hukum. Pelanggaran berupa penambangan di luar wilayah berizin, termasuk kawasan BPKH maupun area yang mengandung mineral namun tidak memiliki perizinan tambang, akan dikenakan sanksi.
“Siapapun yang melanggar terkait dengan tambang ilegal ataupun menambang di luar wilayah yang ada izinnya tetap akan diproses secara hukum,” ujarnya.
Instruksi Presiden disebut memperkuat mandat bagi Kementerian ESDM untuk menjaga integritas sektor pertambangan serta memastikan bahwa praktik ilegal tidak mengganggu operasional kawasan industri yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
Pembagian Kewenangan di Kawasan Bandara IMIP
Bahlil menjelaskan bahwa pengamanan dan pengelolaan kawasan bandara bukan berada dalam kewenangan Kementerian ESDM. Kementerian teknis lain bertanggung jawab atas tata kelola dan pengawasan area Bandara IMIP.
“Di bandara itu kan ada kementerian teknis yang mengaturnya. Kalau kami di bidang pertambangannya,” jelasnya.
Menurut Bahlil, ESDM hanya memiliki kewenangan di sektor pertambangan, termasuk rekomendasi teknis di bagian hilir. Pengamanan objek strategis di kawasan bandara merupakan tanggung jawab kementerian teknis terkait.
“Kementerian ESDM itu di bidang pertambangannya, termasuk rekomendasi terhadap bagian hilirnya. Tapi untuk pengamanan objek di bandara adalah kewenangan menteri teknis,” pungkasnya.
Menjaga Ketertiban di Kawasan Industri Morowali
Arahan Presiden Prabowo, lanjut Bahlil, menunjukkan komitmen bahwa negara tidak boleh kalah dari aktivitas ilegal yang berpotensi mengganggu stabilitas kawasan industri Morowali, salah satu pusat logistik dan hilirisasi mineral terbesar di Indonesia.
Dengan pengawasan dan penindakan yang lebih terkoordinasi, pemerintah berharap seluruh aktivitas ekonomi di Morowali berjalan sesuai aturan. Koordinasi lintas kementerian dinilai penting untuk memastikan keamanan dan ketertiban di area vital seperti bandara IMIP.