Jakarta, Gertak.id - Polemik pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Cimandiri, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, kembali memanas. Kamis, (6/11/25)
Kekecewaan pengurus dan anggota semakin membesar setelah rapat musyawarah untuk membahas persoalan tersebut batal digelar. Pasalnya, Pendamping Desa Tingkat Kecamatan (PDTI) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) tidak hadir tanpa keterangan jelas.
Sejumlah warga menilai, absennya para pendamping dan lemahnya ketegasan dari pemerintah desa serta Kecamatan Panggarangan membuat persoalan ini semakin berlarut-larut.
Salah satu Tokoh muda Cimandiri, Asep Pahrudin, menyesalkan sikap pendamping desa yang tidak hadir dalam rapat yang telah dijadwalkan sebelumnya.
“Tidak jadi rapat atau musyawarah terkait polemik Kopdes Merah Putih di Desa Cimandiri. Pengurus sudah menyiapkan pertemuan, tapi pendamping malah menghindar. Padahal mereka sudah ada di sekitar kantor desa,” ujar Asep kepada wartawan.
Menurutnya, pemerintah desa seharusnya menunjukkan wibawa dan ketegasan.
“Pemerintah desa terlalu menonjolkan ketidaktegasan, karena tidak sanggup menghadirkan pendamping desa,” tambahnya.
Hal senada disampaikan H. Solahudin, yang membenarkan bahwa rapat urung digelar karena ketidakhadiran PDTI.
“Hasilnya tidak jadi rapat karena PDTI-nya tidak mau hadir dengan alasan ada jadwal kegiatan di desa lain. Padahal kami sangat berharap dia datang, karena polemik ini justru berawal dari pernyataannya,” kata Solahudin.
Ia menjelaskan, sebelumnya PDTI menyebut kegiatan ketahanan pangan (Katapang) di Desa Cimandiri harus dikelola oleh BUMDes atau Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Khusus, sedangkan Cimandiri sendiri tidak memiliki BUMDes.
“Padahal di desa lain di Kecamatan Panggarangan, kegiatan Katapang bisa dikelola oleh Kopdes dan PDTI tidak mempermasalahkannya. Jadi kami ingin tahu, aturan perdes mana yang melarang KDMP mengelola Katapang?” tegasnya.
Solahudin juga mempertanyakan sejauh mana fungsi pendampingan yang selama ini dijalankan PDTI.
“Sudah sejauh mana pendampingan dilakukan? Apakah pendampingannya mencakup semua program pemerintah di desa?” ujarnya.
Ia menyoroti adanya program pemerintah seperti PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang diduga tidak berjalan sesuai petunjuk teknis, namun tidak mendapat perhatian dari PDTI.