KAPUAS HULU, Gertak.id – Kondisi akses jalan menuju Desa Landau Badai, Kecamatan Silat Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, kini kian memprihatinkan. Sejumlah jembatan yang menjadi penghubung utama antarwilayah mengalami kerusakan parah, dan hingga saat ini belum mendapatkan penanganan serius dari pihak berwenang.
Kerusakan Infrastruktur Hambat Aktivitas Warga
Pantauan di lapangan menunjukkan, ruas jalan dan jembatan di wilayah tersebut rusak berat. Kondisi itu berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, terutama dalam sektor ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik.
Warga mengaku kesulitan mengangkut hasil pertanian dan memenuhi kebutuhan sehari-hari karena akses jalan yang rusak parah.
“Kalau musim hujan, jalan ini hampir tidak bisa dilalui kendaraan roda empat. Kami berharap pemerintah segera memperbaiki,” ungkap salah seorang warga setempat.
Selain itu, anak-anak sekolah kerap harus berjalan kaki cukup jauh, bahkan melewati jembatan kayu yang kondisinya nyaris roboh. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan pengguna jalan, terutama saat curah hujan tinggi.
Kewajiban Pemerintah dalam Penyelenggaraan Jalan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pemerintah memiliki tanggung jawab langsung dalam pembangunan, pemeliharaan, dan keselamatan infrastruktur jalan.
-
Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pemerintah bertanggung jawab atas pembangunan dan pemeliharaan jalan.”
-
Pasal 32 ayat (1) menegaskan bahwa “Pemerintah wajib memelihara jalan dan menjamin keselamatan pengguna jalan.”
Dengan demikian, kerusakan jalan dan jembatan yang dibiarkan tanpa penanganan dapat dikategorikan sebagai kelalaian terhadap kewajiban pemerintah dalam penyelenggaraan infrastruktur publik yang layak.
Masyarakat Desa Landau Badai berharap agar pemerintah daerah Kapuas Hulu segera turun tangan melakukan peninjauan dan perbaikan. Menurut warga, akses jalan yang baik adalah kebutuhan dasar yang menentukan kelancaran roda ekonomi dan pelayanan publik di desa mereka.
“Jalan ini satu-satunya akses menuju desa kami. Kalau terus dibiarkan, kami akan semakin terisolasi,” ujar seorang warga lain dengan nada khawatir.
Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya menunggu laporan, tetapi segera mengambil langkah nyata untuk memperbaiki kerusakan yang sudah berlangsung lama. Mereka menegaskan bahwa infrastruktur yang layak adalah hak dasar setiap warga negara.
Seruan untuk Pemerintah Daerah
Kerusakan infrastruktur pedesaan seperti di Desa Landau Badai menjadi cerminan masih lemahnya pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan dan pedalaman. Jika tidak segera ditangani, bukan hanya mobilitas yang terganggu, tetapi juga pertumbuhan ekonomi desa yang berpotensi terhambat.
Pemerintah diharapkan segera mengalokasikan anggaran dan menurunkan tim teknis untuk memastikan perbaikan jalan dan jembatan dapat segera terealisasi.
(Efendy)