Jakarta, 5 Maret 2025 – Mahasiswa yang tergabung dalam Sentrum Mahasiswa Indonesia Halmahera Barat DKI Jakarta (SEMAINDO) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). Mereka menuntut Kemenkes segera melaporkan Kepala Dinas Kesehatan Halmahera Barat, Novelheins Skaalaty, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pelanggaran hukum dalam pemindahan RS Pratama dari Loloda ke Ibu.

Dalam orasinya, Ketua SEMAINDO, Sahrir Jamsin, menegaskan bahwa pemindahan RS Pratama merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang (abuse of power) yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Keputusan tersebut dilakukan tanpa kajian mendalam dan tanpa persetujuan instansi terkait, sehingga berpotensi merugikan negara dan masyarakat Halmahera Barat.

"Kami datang untuk meminta Kemenkes bertindak tegas! Jika mereka diam, maka ini menunjukkan bahwa Kemenkes ikut melindungi kejahatan! Kami menuntut agar Novelheins Skaalaty segera diperiksa KPK!"

Aksi ini juga menyoroti indikasi penyimpangan anggaran dalam proyek pembangunan RS Pratama yang mencapai Rp17 miliar dari total Rp43 miliar, serta skandal proyek air bersih senilai Rp983 juta, padahal rumah sakitnya sendiri belum berdiri. Demonstran membawa berbagai poster bertuliskan "Usut Tuntas Dugaan Korupsi di Dinas Kesehatan Halbar", "Novelheins Skaalaty Harus Dipenjara!", dan "Kemenkes Jangan Tutup Mata!".

Massa aksi juga menyerahkan dokumen tuntutan kepada perwakilan Kemenkes RI, mendesak agar segera dilakukan pelaporan resmi ke KPK dan Kejaksaan Agung untuk mengusut kasus ini.

"Kami akan terus mengawal kasus ini hingga keadilan ditegakkan. Jika tuntutan kami tidak direspons dalam waktu dekat, kami akan kembali dengan aksi yang lebih besar! "tutup Sahrir.

( Tim ).