Gertak.id | INDRAMAYU — Dugaan pelecehan seksual terhadap seorang pramusaji perempuan di salah satu objek wisata di Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, memunculkan sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban terbuka. Seorang karyawan Koperasi Harian Bina Jasa Nusantara diduga menyentuh tubuh korban, memeluknya, hingga berupaya menariknya ke arah toilet umum yang sepi. Jika pengakuan tersebut terbukti, persoalan ini tidak bisa dipandang sebagai insiden sepele.
Korban mengaku mengalami ketakutan dan merasa tidak nyaman atas tindakan yang diduga dialaminya. Peristiwa tersebut menimbulkan perhatian serius karena menyangkut keamanan perempuan di lingkungan kerja, sekaligus hak korban untuk memperoleh perlindungan dan keadilan tanpa tekanan.
“Saya dipegang oleh karyawan koperasi harian itu, kemudian sempat dipeluk dan mau ditarik ke arah WC umum yang sepi. Saya merasa takut dan tidak nyaman dengan perlakuan tersebut. Saya berharap kejadian ini ditangani secara serius agar saya mendapatkan keadilan dan tidak ada perempuan lain yang mengalami hal serupa,” ungkap korban.
Uang Rp3,5 Juta dan Satu Unit HP Jadi Tanda Tanya
Perhatian publik bertambah setelah beredar informasi mengenai pemberian uang sebesar Rp3,5 juta dan satu unit handphone yang disebut berkaitan dengan upaya penyelesaian persoalan tersebut. Informasi ini memerlukan penjelasan yang terang, bukan sekadar kabar yang beredar tanpa kepastian.
Siapa yang memberikan uang dan handphone tersebut? Siapa penerimanya? Apakah pemberian itu benar berkaitan dengan dugaan pelecehan, dan apa kesepakatan yang melatarbelakanginya? Pertanyaan-pertanyaan itu perlu dijawab melalui konfirmasi kepada pihak terkait serta pemeriksaan bukti yang tersedia.
Tanpa verifikasi, tidak tepat menyimpulkan bahwa uang dan handphone tersebut merupakan upaya menutup perkara. Namun, apabila benar pemberian itu dimaksudkan untuk menyelesaikan dugaan tindak pidana kekerasan seksual di luar proses peradilan, konteksnya patut diperiksa secara serius berdasarkan hukum yang berlaku.
UU TPKS Harus Menjadi Perhatian
Dugaan tindakan terhadap korban perlu ditelaah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pasal 6 huruf a dapat menjadi salah satu ketentuan yang diperiksa apabila fakta dan bukti memenuhi unsur pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.
Pasal 23 UU TPKS menyatakan bahwa perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak. Karena itu, apabila informasi mengenai pemberian uang dan handphone benar berkaitan dengan kesepakatan penyelesaian perkara, aparat perlu menilai fakta dan konteksnya sesuai ketentuan hukum.
Pemberian uang atau barang bukan dengan sendirinya bukti terjadinya tindak pidana. Sebaliknya, pemberian tersebut juga tidak otomatis menghapus konsekuensi hukum apabila dugaan perbuatan terbukti memenuhi unsur pidana. Penetapan pasal dan pertanggungjawaban hukum harus bertumpu pada bukti serta hasil pemeriksaan yang sah.
Koperasi dan Aparat Perlu Memberikan Klarifikasi
Hingga rilis ini disusun, keterangan resmi dari Koperasi Harian Bina Jasa Nusantara, karyawan yang disebut dalam dugaan tersebut, pengelola objek wisata, dan kepolisian masih perlu diperoleh. Klarifikasi diperlukan untuk memastikan kronologi, menguji informasi yang beredar, serta memberikan ruang kepada semua pihak untuk menyampaikan penjelasan.
Apabila perkara telah dilaporkan, perkembangan penanganannya penting diketahui publik melalui keterangan resmi yang tidak mengganggu proses penyelidikan maupun membuka identitas korban. Jika belum dilaporkan, korban tetap perlu memperoleh informasi mengenai saluran pengaduan dan perlindungan yang tersedia.
