TANJUNGPINANG,gertak.id - Pemprov Kepri seperti abai dengan maraknya kendaraan dinas yang digunakan untuk keperluan pribadi. Seperti kendaraan operasional Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, yang diduga digunakan untuk keperluan pribadi dan mengggunakan plat palsu.
Kendaraan yang diduga berplat merah BP 1104 A tersebut, kerap terlihat parkir di kawasan Jalan Pramuka, lorong Bali Plat kendaraan tersebut diganti menjadi plat putih dengan nomor BP 1853 TY. Plat ini terdaftar untuk kendaraan lain dengan type Avanza yang sama.
Baca Juga: Geger Penemuan Mayat Tanpa Identitas Membusuk di Lahan Perhutani Kesesi Pekalongan
Hanya saja saja, tahun produksi kedua kendaraan tersebut berbeda. Sehingga dapat dibedakan dari bentuk fisiknya. Kendaraan plat merah milik Dinas Pendidikan Provinsi Kepri yang digunakan di UPTD BTIKP tersebut, produksi 2015.
Sedangkan Avanza dengan plat putih BP 1853 TY tersebut, produksi tahun 2010. Berdasarkan penelusuran, pemilik kendaraan plat putih yang digunakan tersebut milik seorang ASN Kabupaten Bintan berinisial RRP.
Diduga, plat merah tersebut sengaja diganti menggunakan plat putih agar dapat bebas digunakan untuk keperluan pribadi. Termasuk untuk memudahkan mengisi pertalite. Modus ini sebelumnya juga dilakukan pada kendaraan dinas lain yang digunakan oleh UPTD BTIKP-Dinas Pendidikan Provinsi Kepri.
“Beberapa bulan lalu juga heboh, Ertiga dipakai dengan plat putih milik kendaraan lain. Aslinya plat putih yang dipakai Ertiga itu, masih milik pegawai sini juga. Avanza ini juga sama kayaknya, masih ada hubungan juga dengan pegawai sini,” sebut seorang pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Kepri.
Baca Juga: GILA! Taichan WS x Menantu Idaman Tebar Diskon 24 Persen, Semua Menu Dipangkas Selama Dua Hari
Sebenarnya para pegawai sudah risih dengan hal ini. Apalagi setelah heboh soal Ertiga beberapa waktu lalu, tidak ada tindakan sama sekali dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepri. Para pegawai merasa saat ini aset kantor, utamanya kendaraan dinas sering digunakan untuk keperluan pribadi sekelompok orang.
Padahal biaya service dan anggaran BBM yang tersedia, tidak sedikit. Sementara untuk keperluan kedinasan, para pegawai terpaksa menggunakan kendaraan pribadi dan BBM pribadi. Pada tahun 2026 ini dianggarkan BBM sebesar Rp 25 juta, untuk sekitar 2380 liter pertalite.
Sementara untuk pemeliharaan dua kendaraan, dianggarkan lebih dari Rp 33 juta. Namun kedua kendaraan tersebut malah digunakan untuk kepentingan pribadi.
“Ini seperti ada pembiaran. Siapa yang dekat dengan yang berkuasa, bebas melakukan apa saja. Termasuk menggunakan kendaraan kantor untuk keperluan pribadi,” sebut seorang pegawai UPTD BTIKP- Dinas Pendidikan Provinsi Kepri.
Sejumlah pegawai UPTD BTIKP minta Sekretaris Daerah dan Inspektorat turun tangan dan melakukan inspeksi. “Jangan hanya bertanya pada pimpinan, pasti jawabannya tidak akan sesuai dengan fakta di lapangan. Buktinya banyak, jadi jangan tutup mata,” tambah pegawai tersebut.
