*“Jangan sampai persoalan pengawasan tahanan kota menjadi ruang abu-abu. Publik berhak tahu siapa yang bertanggung jawab,”* tegas *Hendri dari FRIC KEPRI*.
Menurut FRIC, persoalannya bukan meminta hukum lebih keras. Tapi memastikan *hukum tidak diperlakukan lebih lunak* karena status, finansial, atau pengaruh.
*“Ketika rakyat kecil ditahan ketat, sementara terdakwa perkara 6 hektare jalan tahanan kota tanpa APE, wajar publik bertanya soal kesetaraan hukum,”* pungkasnya.
Baca Juga: Kejari Sampang Bongkar Aktor Intelektual Proyek Rp7,6 Miliar, Tersangka Baru Mengintai
Kini bola ada di tangan aparat penegak hukum:
*APAKAH STANDAR KEADILAN DAN PENGAWASAN HUKUM DI BATAM SAMA UNTUK SEMUA?*
