“Untuk kelurahan, RT, RW, lihat kondisi real warga kita. Warga yang tidak mampu, ya sampaikan tidak mampu, enggak usah malu. Jadi jangan dinaik-naikkan,” tegas Armuji.
Menurutnya, data kesejahteraan harus menjadi instrumen untuk memastikan masyarakat mendapatkan haknya, bukan justru menjadi penghalang.
“Kalau memang desilnya 5 ke bawah, tulis 5 ke bawah supaya warga mendapatkan haknya untuk bisa mendapatkan bantuan. BPS harus berani mengubah,” sambungnya.
Armuji juga memastikan persoalan tersebut tidak berhenti pada pertemuan dengan Diandrea. Ia berencana menyampaikan langsung persoalan tersebut kepada Badan Pusat Statistik (BPS) agar perbedaan data dapat ditelusuri dan diperbaiki.
“Kita akan datangi BPS untuk memberikan solusi terkait desil yang tidak sesuai,” kata Armuji.
Ia menilai kondisi Diandrea menjadi contoh penting bahwa validasi data harus benar-benar menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Apalagi, Diandrea disebut memperoleh penghasilan tambahan dari berjualan gantungan kunci, sementara ayahnya bekerja sebagai pengantar galon air isi ulang.
Kasus Diandrea pun menjadi pengingat bahwa data tidak boleh sekadar benar di atas kertas, tetapi harus benar ketika berhadapan dengan kenyataan kehidupan warga. Sebab, satu kesalahan pencatatan desil bisa berdampak besar terhadap masa depan seseorang—bahkan menentukan apakah seorang mahasiswa bisa melanjutkan kuliah atau justru terancam berhenti di tengah jalan.
