Pemutaran Film “Pesta Babi” Perdana di Asrama Puncak Nabire Jadi Ruang Refleksi Mahasiswa Papua

GERTAK.ID, NABIRE - Badan Pengurus KMPP memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan nonton bareng film Pesta Babi yang untuk pertama kalinya digelar di Asrama Puncak, Nabire, Papua Tengah. Kegiatan tersebut dinilai menjadi ruang refleksi bersama bagi mahasiswa dan masyarakat untuk melihat berbagai realitas sosial dan kemanusiaan di Papua melalui karya film.

Dalam keterangannya, Badan Pengurus KMPP menegaskan bahwa Asrama Puncak bukan hanya sekadar tempat tinggal mahasiswa. Lebih dari itu, asrama disebut sebagai “Honai” intelektual yang menjadi ruang diskusi, pertukaran gagasan, serta tempat merumuskan langkah perjuangan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Papua.

Menurut KMPP, asrama harus menjadi ruang aman untuk membangun kesadaran kritis, memperkuat solidaritas, serta melahirkan gagasan demi masa depan Papua yang lebih adil dan bermartabat.

Sebelum kegiatan berlangsung, sempat muncul berbagai isu dan kekhawatiran terkait kemungkinan adanya teguran hingga pembubaran kegiatan oleh aparat keamanan. Kekhawatiran tersebut muncul karena sebelumnya terdapat sejumlah kejadian serupa di beberapa daerah, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) dan kota lainnya.

Meski demikian, Badan Pengurus KMPP menegaskan bahwa mahasiswa tidak boleh hidup dalam ketakutan saat membicarakan persoalan sosial dan kemanusiaan.

Bagi KMPP, film Pesta Babi tidak hanya dipandang sebagai tontonan hiburan, melainkan media pendidikan kritis yang membuka ruang kesadaran mengenai pengalaman dan realitas yang dialami masyarakat Papua. Film tersebut juga dinilai menjadi cermin untuk melihat relasi negara dengan masyarakat Papua yang masih menyisakan berbagai pertanyaan terkait keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap hak-hak dasar warga.

“Kami tidak takut terhadap intimidasi ataupun penghadangan. Mahasiswa memiliki hak untuk berdiskusi, menonton, dan menyampaikan pendapat secara damai. Demokrasi tidak boleh dibungkam hanya karena sebuah karya film yang menyuarakan kenyataan rakyat,” tegas Badan Pengurus KMPP.

KMPP juga berharap film tersebut dapat diputar lebih luas di tengah masyarakat, lingkungan kampus, komunitas, hingga institusi aparat keamanan, termasuk kepolisian. Melalui pemutaran film itu, KMPP berharap seluruh pihak dapat membangun kesadaran kemanusiaan, menghormati hak-hak masyarakat sipil, serta menjalankan tugas sesuai hukum dan fungsi perlindungan terhadap rakyat.

Selain itu, Badan Pengurus KMPP menilai pendekatan represif terhadap ruang diskusi dan ekspresi budaya hanya akan mempersempit ruang demokrasi di Papua. Karena itu, negara dinilai perlu membuka ruang dialog, mendengar aspirasi masyarakat, serta menjamin kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara.

Di akhir pernyataannya, KMPP menyampaikan seruan solidaritas terhadap masyarakat Papua serta penolakan terhadap berbagai bentuk ketidakadilan dan pelanggaran HAM di Tanah Papua.