Bupati Lebak Lantik 192 Pejabat, Tegas Ingatkan Bahaya KKN dan Pungli

GERTAK.ID, LEBAK - Bupati Lebak, Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya, melantik sebanyak 192 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, Senin (27/4/2026).

Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan pentingnya aparatur sipil negara (ASN) yang bersih, profesional, dan berintegritas dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Pelantikan ini mencakup 103 pejabat administrator dan 89 pejabat pengawas eselon IV. Dalam sambutannya, Hasbi menekankan bahwa jabatan yang diemban bukan sekadar posisi, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. 

“Jabatan adalah amanah, ada kepercayaan yang diberikan sehingga harus mampu dijaga dan dijalankan dengan baik,” ujarnya.

Selanjutnya, ia mengingatkan para pejabat yang baru dilantik untuk berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Menurutnya, komitmen tersebut harus diwujudkan melalui kinerja nyata di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

Khusus kepada para camat, Hasbi menegaskan bahwa mereka merupakan perpanjangan tangan bupati di tingkat kecamatan. 

Ia meminta para camat segera turun ke lapangan dan membangun komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat.

“Camat adalah bupati di kecamatan. Harus hadir, menjaga kondusivitas, dan merangkul semua unsur masyarakat,” tegasnya.

Di sisi lain, Bupati juga menyoroti praktik pungutan liar (pungli) yang masih menjadi perhatian di lingkungan pemerintahan. Ia menegaskan tidak akan mentolerir tindakan tersebut.

“Kalau ada pungli dan terbukti, saya akan perintahkan inspektorat untuk memeriksa. Itu pelanggaran berat sesuai aturan disiplin ASN, dan saya tidak ragu untuk memberhentikan,” katanya.

Dengan demikian, Hasbi berharap para pejabat yang dilantik dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Pelantikan ini sekaligus menjadi momentum penguatan birokrasi di Kabupaten Lebak agar semakin profesional, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.