NABIRE – Kegiatan pembagian selebaran yang dilakukan oleh Tim Investigasi Pelanggaran HAM Kabupaten Puncak bersama mahasiswa Puncak di Kota Studi Nabire mendapat perhatian aparat kepolisian, Sabtu (25/4/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari sosialisasi rencana aksi nasional yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (27/4/2026). Para peserta menyasar sejumlah titik strategis di Kota Nabire untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Beberapa lokasi yang menjadi titik penyebaran selebaran antara lain Pasar Sore Nabarua, Oiyehe, Pantai Nabire, Kali Bobo, hingga rencana menuju Pasar SP Kali Bumi dan wilayah Karang.
Kegiatan dilakukan dengan berjalan kaki sambil membagikan selebaran serta memberikan imbauan kepada masyarakat terkait pentingnya keterlibatan dalam isu-isu hak asasi manusia (HAM).
Namun di tengah berlangsungnya kegiatan, aparat kepolisian datang menggunakan kendaraan patroli dan menghentikan aktivitas tersebut. Peserta kemudian diminta untuk menuju ke Kantor Polres Nabire.
Setibanya di Polres Nabire sekitar pukul 06.00 WIT, seluruh peserta diarahkan untuk berkumpul di lapangan guna mendapatkan penjelasan dari pihak kepolisian.
Kapolres Nabire dalam arahannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dinilai berpotensi mengganggu ketertiban lalu lintas serta aktivitas masyarakat di ruang publik.
Selain itu, pihak kepolisian juga mengingatkan mengenai aturan hukum terkait penyampaian pendapat di muka umum yang harus memenuhi prosedur tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dalam kesempatan itu, aparat sempat menyinggung kemungkinan penindakan berupa penilangan kendaraan bermotor, meski pada akhirnya tidak dilakukan.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan mahasiswa menyampaikan klarifikasi bahwa kegiatan yang dilakukan bukanlah aksi demonstrasi, melainkan bentuk sosialisasi kepada masyarakat.
“Kami tidak melakukan aksi demonstrasi. Ini hanya pembagian selebaran dan imbauan kepada masyarakat agar mengetahui rencana kegiatan yang akan datang,” ujar salah satu perwakilan mahasiswa.
Ia menambahkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memperoleh informasi terkait isu HAM yang akan diangkat dalam aksi nasional tersebut.
Menurutnya, penyampaian informasi kepada publik merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesadaran bersama terhadap persoalan HAM, khususnya yang terjadi di wilayah Kabupaten Puncak.
Setelah dilakukan dialog, kegiatan tersebut tidak dilanjutkan di lapangan, namun tidak ada tindakan hukum lebih lanjut terhadap para peserta.
