Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan permohonan maaf atas situasi yang terjadi dan menjelaskan bahwa kemungkinan terdapat miskomunikasi dalam pengaturan teknis kegiatan.
“Saya mohon maaf atas miskomunikasi yang terjadi tadi. Terus terang saya tidak mengetahui secara detail mengenai teknis pelarangan tersebut,” ujar Sukirman kepada wartawan.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki niat untuk menutup akses informasi bagi media yang meliput kegiatan pemerintahan.
Menurutnya, hubungan antara pemerintah daerah dan media merupakan hal penting dalam menjaga keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Sukirman juga berjanji akan melakukan evaluasi terhadap mekanisme penyelenggaraan kegiatan agar insiden serupa tidak kembali terjadi.
“Kalau nanti diketahui bagaimana kronologinya dan siapa yang memberikan arahan, tentu akan kita evaluasi. Hubungan pemerintah daerah dengan teman-teman media harus tetap baik,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan yang berlangsung di dalam ruangan sebenarnya tidak bersifat rahasia. Pertemuan tersebut merupakan agenda pembinaan dan koordinasi internal antara pemerintah daerah dan unsur terkait.
Beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut antara lain mengenai penguatan koordinasi birokrasi agar seluruh aparatur sipil negara tetap solid dalam menjalankan roda pemerintahan.
Selain itu, dibicarakan pula langkah-langkah persiapan menjelang Idulfitri, termasuk pengendalian harga kebutuhan pokok serta pengaturan arus lalu lintas selama periode mudik Lebaran.
Dalam pertemuan tersebut juga disinggung kondisi infrastruktur jalan di sejumlah wilayah yang dinilai perlu mendapat perhatian menjelang musim mudik.
“Intinya ada arahan terkait koordinasi birokrasi, persiapan Lebaran, dan perbaikan jalan. Jadi sebenarnya tidak ada hal yang bersifat rahasia,” jelas Sukirman.
Meski suasana akhirnya kembali kondusif setelah adanya klarifikasi dari pihak pemerintah daerah, insiden tersebut tetap menjadi catatan tersendiri bagi hubungan antara pemerintah dan insan pers di daerah.
Bagi para wartawan, keterbukaan informasi merupakan hal penting dalam mendukung transparansi pemerintahan. Melalui media, masyarakat dapat mengetahui berbagai kegiatan serta kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah.
Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat bahwa koordinasi antara penyelenggara kegiatan dan awak media perlu diperbaiki agar kegiatan resmi pemerintah dapat berjalan lancar tanpa menghambat tugas jurnalistik dalam menyampaikan informasi kepada publik.
