PEKALONGAN – Suasana acara resmi Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang seharusnya berlangsung khidmat justru sempat diwarnai insiden pembatasan akses media, Senin (9/3/2026). Puluhan wartawan yang datang untuk meliput penyerahan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (PLT) Bupati Pekalongan tidak dapat memasuki ruang acara.
Para jurnalis yang hadir sejak pagi awalnya bersiap meliput agenda penting tersebut, yakni penyerahan SK kepada Sukirman sebagai Pelaksana Tugas Bupati Pekalongan.
Namun ketika hendak memasuki ruangan tempat kegiatan berlangsung, sejumlah petugas meminta para wartawan untuk tetap berada di luar area acara. Situasi ini membuat para awak media kebingungan karena kegiatan tersebut merupakan agenda resmi pemerintah daerah yang pada umumnya terbuka untuk peliputan.
Kondisi tersebut memicu kekecewaan di kalangan jurnalis yang telah datang untuk menjalankan tugas peliputan. Beberapa wartawan kemudian melakukan aksi protes simbolik dengan melepaskan kartu identitas pers yang mereka kenakan.
Satu per satu kartu pers yang menggantung di leher dilepas dan diletakkan berjajar di lantai. Aksi itu menjadi simbol kekecewaan wartawan yang merasa akses peliputan mereka dibatasi.
Pemandangan tersebut sempat menarik perhatian orang-orang yang berada di sekitar lokasi acara. Deretan kartu pers di lantai terlihat seperti permainan domino, namun sebenarnya merupakan bentuk protes atas pembatasan akses informasi.
“Kalau tidak boleh meliput, untuk apa kami datang dan memakai kartu pers?” ujar salah seorang wartawan di lokasi dengan nada kecewa.
Menurut keterangan sejumlah jurnalis, sejak pagi mereka telah bersiap untuk meliput momen penting penyerahan SK PLT Bupati Pekalongan tersebut. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memberikan arahan kepada jajaran pemerintah daerah.
Karena itu, para wartawan menilai kegiatan tersebut memiliki nilai berita yang penting bagi publik untuk diketahui.
Namun ketika hendak memasuki ruang acara, para jurnalis diminta berhenti di luar ruangan oleh petugas yang berjaga. Penjelasan mengenai alasan pembatasan akses liputan saat itu dinilai belum disampaikan secara jelas kepada awak media.
Situasi sempat menjadi tegang ketika beberapa wartawan mencoba meminta penjelasan lebih lanjut terkait kebijakan tersebut. Hingga beberapa waktu, belum ada kepastian mengenai apakah media diperbolehkan meliput atau tidak.
Merasa tidak memperoleh penjelasan yang memadai, sejumlah wartawan akhirnya melakukan aksi protes simbolik dengan meletakkan kartu pers mereka di lantai.
Tidak lama setelah insiden tersebut mencuat, PLT Bupati Pekalongan Sukirman akhirnya turun langsung menemui para awak media di luar ruangan acara.
