Wakil Bupati Lebak Tegaskan Dana Desa Harus Transparan dan Tepat Sasaran

Dalam praktiknya, transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi kepada masyarakat, mulai dari perencanaan anggaran dalam musyawarah desa, pemasangan papan informasi kegiatan, hingga penyampaian laporan realisasi anggaran secara terbuka.

Sementara itu, akuntabilitas menuntut setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum. Pengawasan pun dilakukan secara berlapis, mulai dari pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), aparat kecamatan, inspektorat daerah, hingga aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

Selanjutnya, ia mengajak seluruh unsur di desa untuk terus memperbaiki tata kelola pembangunan agar lebih berkualitas dan berkelanjutan.

“Dengan sinergi dan komitmen bersama, pembangunan desa di Lebak diharapkan dapat berjalan lebih baik dan menjadi contoh keberhasilan pengelolaan dana desa di tingkat nasional,” ucapnya.

Wabup Lebak juga berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah kabupaten, aparat kecamatan, pemerintah desa, pendamping, serta lembaga desa dalam melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan dana desa.

Menurutnya, pengawasan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk program yang bermanfaat dan berkelanjutan.

Terakhir, Amir mengingatkan bahwa besarnya alokasi dana desa setiap tahun harus diiringi dengan tanggung jawab tinggi dari seluruh pengelola anggaran di tingkat desa.

“Dana desa adalah amanah rakyat. Karena itu harus dikelola dengan penuh tanggung jawab, tepat sasaran, dan bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.

Dengan pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, Dana Desa diharapkan mampu menjadi instrumen strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan, menekan angka kemiskinan, memperkuat ekonomi desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.