Gertak.id | Indramayu – Media sosial diramaikan dengan perbincangan serius soal dugaan tereduksinya peran Wakil Bupati Indramayu, H. Syaefudin. Sejumlah warganet menilai posisi Wakil Bupati seolah “dikerdilkan”, dibatasi ruang geraknya, bahkan dianggap tidak diberi kewenangan optimal sebagaimana diatur dalam regulasi pemerintahan daerah.
Isu ini berkembang luas setelah muncul unggahan di media sosial yang menuding adanya pengaruh kuat lingkar kekuasaan di sekitar Bupati Indramayu yang diduga membatasi peran Wakil Bupati, baik secara administratif maupun politis.
Salah satu unggahan yang memantik perhatian publik datang dari akun Facebook Agus Tiang Dermajeng (Agus TD), Sabtu (7/2) malam, berjudul “Skenario Pembisik Bupati dalam Bayang-Bayang Adu Domba Kekuasaan.” Dalam tulisannya, Agus mengajak publik mencermati kondisi birokrasi Indramayu yang disebutnya sedang tidak sehat.
Menurut Agus TD, profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) diduga tergerus oleh kepentingan kekuasaan sempit, bahkan diklaim dipengaruhi oleh perhitungan subjektif non-kinerja.
“Hanya karena urusan foto, hobi motoran, dan hitung-hitungan eksposur media sosial, karier pejabat dipertaruhkan,” tulisnya.
Dugaan Intervensi Staf Khusus
Agus TD secara terbuka menyoroti peran Staf Khusus Bupati, yang disebut-sebut bernama Salman Al-Farisi, sebagai figur yang diduga memiliki pengaruh besar dalam arah kebijakan dan dinamika internal pemerintahan daerah.
Ia mengklaim, sejumlah ASN yang dianggap dekat dengan Wakil Bupati mengalami mutasi ke wilayah terpencil. Salah satu yang disorot adalah seorang staf Diskominfo yang disebut dipindahkan jauh dari domisili hanya karena dianggap terlalu dominan mempublikasikan kegiatan Wakil Bupati.
Tak hanya itu, Agus juga menyebut beberapa tenaga outsourcing yang terlibat dalam publikasi pemerintahan ikut diberhentikan.
“Ini bukan pembinaan birokrasi, melainkan tindakan yang sarat kepentingan dan tidak proporsional,” tulisnya.
Iklim Birokrasi Disebut Paranoid
Dalam unggahan tersebut, Agus TD juga menyinggung suasana kebatinan birokrasi yang disebut semakin tidak kondusif. Beberapa pejabat dikabarkan dicopot atau digeser dari jabatannya akibat aktivitas non-politis yang melibatkan Wakil Bupati, seperti berfoto bersama dalam kegiatan kedinasan atau mengikuti konvoi komunitas motor di hari libur.
Bahkan, ia menuding adanya sikap eksklusif dalam agenda kunjungan kerja Bupati, termasuk dugaan pembatalan kehadiran hanya karena keberadaan pejabat tertentu yang dinilai dekat dengan Wakil Bupati.
Tudingan lain yang tak kalah serius adalah soal dugaan pengerahan buzzer media sosial untuk membangun opini negatif terhadap Wakil Bupati, khususnya terkait isu lama Tunjangan Perumahan (Tuper) saat yang bersangkutan menjabat Ketua DPRD.
