Realisasi Banprov 2025 di Desa Medayu Diduga Molor, Warga Soroti Transparansi Pelaksanaan

gertak.id-Pemalang-Pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi (Banprov) Tahun Anggaran (TA) 2025 di Desa Medayu, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, menjadi sorotan masyarakat. Program yang bersumber dari bantuan keuangan pemerintah provinsi tersebut dilaporkan baru terlihat direalisasikan pada awal tahun 2026.

Sejumlah warga mempertanyakan waktu pelaksanaan program yang dinilai tidak sejalan dengan tahun anggaran yang tercantum dalam dokumen kegiatan.

Baca juga : Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Perangkat Desa Majakerta Watukumpul Pemalang Berjalan Lancar

Berdasarkan informasi yang dihimpun, salah satu kegiatan Banprov TA 2025 berupa pembangunan rabat beton di RW 03 Desa Medayu mulai dilaksanakan pada akhir Januari 2026.

Proyek tersebut diketahui memiliki panjang sekitar 218 meter, lebar 2,50 meter, dan ketebalan 0,12 meter dengan nilai anggaran sekitar Rp105 juta.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan dari sebagian masyarakat mengenai mekanisme pengelolaan anggaran serta kesesuaian antara jadwal administrasi dan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Dalam regulasi pengelolaan keuangan daerah, prinsip penggunaan anggaran pada dasarnya mengikuti asas tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta ketentuan teknis dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Namun demikian, pelaksanaan kegiatan lintas tahun dimungkinkan sepanjang memenuhi ketentuan administrasi dan memperoleh persetujuan dari pihak berwenang sesuai aturan yang berlaku.

Sejumlah warga Desa Medayu berharap pemerintah desa dapat memberikan penjelasan terbuka mengenai waktu pencairan anggaran serta dasar pelaksanaan kegiatan yang berlangsung pada awal 2026.

Salah seorang warga RW 03 yang enggan disebutkan namanya menyampaikan harapan agar informasi terkait pelaksanaan kegiatan dapat disampaikan secara transparan kepada masyarakat.

“Harapannya ada penjelasan resmi supaya masyarakat memahami proses pelaksanaan kegiatan tersebut,” ujarnya.

Selain persoalan waktu pelaksanaan, warga juga berharap adanya pengawasan ketat terhadap kualitas pembangunan rabat beton agar sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

Masyarakat menilai pengawasan penting dilakukan untuk memastikan kualitas pekerjaan tetap terjaga serta memberikan manfaat jangka panjang bagi warga.