Gertak.id | Kabupaten Bandung — Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Bandung kembali melaksanakan kegiatan Bina Wilayah (Binwil) yang dirangkaikan dengan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Posyandu melalui optimalisasi aplikasi Sipandu Bedas (Sistem Informasi Penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu Berdaya Sejahtera).
Kegiatan Binwil tersebut dibuka langsung oleh Ketua TP PKK Kabupaten Bandung, Emma Dety Permanawati, di Kecamatan Pasirjambu, Selasa (27/1/2026). Binwil kali ini mengacu pada hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKK X Tahun 2025.
Dalam sambutannya, Emma menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran TP PKK, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa/kelurahan, atas pelaksanaan program PKK sepanjang tahun 2025 yang dinilai berjalan dengan baik.
“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh kader PKK. Laporan tahunan juga telah diterima dan disampaikan ke tingkat provinsi,” ujar Emma.
Meski demikian, Emma menekankan pentingnya ketelitian dalam pengisian dan penghitungan data administrasi ke depan. Ia meminta seluruh kader PKK agar pelaporan kegiatan mengacu secara konsisten pada hasil Rakernas PKK X Tahun 2025.
Menurutnya, kegiatan Binwil bukan sekadar rutinitas atau ajang penilaian, melainkan momentum evaluasi bagi PKK di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan 10 Program Pokok PKK memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Salah satu keberhasilan program PKK sangat bergantung pada tertib administrasi, keaktifan kelompok Dasawisma, serta inovasi kader di lapangan,” tandas istri Bupati Bandung Dadang Supriatna tersebut.
Emma menambahkan, Binwil juga menjadi wadah strategis untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antara TP PKK kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan dalam menyelesaikan berbagai tantangan di lapangan.
Terkait monev pelaksanaan SPM Posyandu, Emma menjelaskan bahwa posyandu kini telah bertransformasi menjadi posyandu era baru yang melayani seluruh siklus hidup melalui enam bidang SPM, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibumlinmas), dan bidang sosial.
Pelaksanaan layanan posyandu dilakukan dua hari dalam satu bulan, masing-masing satu hari untuk pelayanan kesehatan dan satu hari berikutnya untuk pelayanan enam bidang SPM lainnya. Seluruh pelaporan layanan tersebut terintegrasi melalui aplikasi Sipandu Bedas sesuai amanat Permendagri Nomor 13 Tahun 2024.
“Pelaksanaan monev ini bertujuan untuk memetakan sejauh mana posyandu di Kabupaten Bandung telah mengimplementasikan layanan dasar secara maksimal, sekaligus mengidentifikasi kendala untuk ditindaklanjuti dengan pembinaan teknis,” jelasnya.
Emma berharap, melalui monev ini kapasitas kader posyandu semakin meningkat sehingga mampu memberikan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan keluarga sesuai standar nasional.
“Besar harapan saya, di tahun 2026 TP PKK Kabupaten Bandung semakin semangat menunjukkan kiprahnya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga serta mendukung visi Kabupaten Bandung yang Lebih Bedas,” tuturnya.
