Ditambahkan Cak Ta'in, berdasarkan data dan laporan ketiga lembaga internasional itu, sebagaimana dipublish Mangobay Indonesia awal November 2025, bahwa sebelum 31 Juli 2025, BAN telah memperoleh data perdagangan Indonesia yang mengungkap sebanyak 6.282 pengiriman kontainer tiba di lokasi PT. Esun Internasional Utama Indonesia. Lancarnya arus pergerakan batang itu diduga ada data perdagangan yang dimanipulasi atau disembunyikan. Dalam catatan BAN, kontainer-kontainer yang bergerak dari AS itu menggunakan basis tarif yang tidak benar, yakni HS 8473.30 (parts and accessories for ADP machines and units) dan kode HS 8471 (automatic data processing machines, magnetic reader, dll). Sementara kode yang benar untuk elektronik yang tidak berfungsi alias limbah adalah HS 8549. Penggunaan kode tarif yang tidak benar juga merupakan tindakan ilegal di semua negara.
Bisnis limbah elektronik (e-waste) itu sangat banyak memberi keuntungan finansial, meski menabrak aturan. Hasil riset BAN memperkirakan setiap bulan sekitar 2.000 kontainer sekitar 32.947 metrik ton yang kuat dugaan berisi limbah elektronik meninggalkan AS menuju beberapa negara, termasuk Indonesia. Pada dua bulan pertama Januari-Februari 2023, AS telah mengekspor lebih dari 10.000 kontainer dengan nilai $US 1 miliar atau setara Rp. 16 triliun lebih. "Pertanyaannya, kontainer-kontainer itu dibawa ke Batam dengan membayar atau dibayar?" tanya Cak Ta'in.
Untuk itu Cak Ta'in menekankan kepada pemerintah untuk transparan dalam mengungkap dan menyelesaikan persoalan ribuan kontainer limbah elektronik tersebut. Termasuk di dalamnya menunjukkan bukti hasil analisis material dengan foto-foto dan laporan resmi. Terpenting, jika isi kontainer itu memang berupa elektronik yang berpotensi daur ulang, pemerintah dan perusahaan terkait perlu menunjukkan bukti pasar akhir (end markets).
"Persoalan limbah elektronik ribuan kontainer ini harus diselesaikan langsung oleh Bapak Presiden, atau paling gak Menko terkait. Ini masalah diduga penuh intriks, manipulasi dan konspirasi. Kami akan segera menyampaikan laporan ke Bapak Presiden dan seluruh menteri terkait. Kami yakin BAN, Nexus3 dan Ecoton juga terus memantau kasus ini, sebab persoalan lingkungan pasti sangat sensitif demi kelangsungan kehidupan," tandasnya.
