Keluhan serupa disampaikan Muhammad Zaenudin, warga sekaligus tokoh masyarakat Kecamatan Lebakgedong. Ia mengapresiasi langkah Forwatu Banten yang turun langsung ke lapangan.
“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Forwatu Banten yang telah meninjau langsung Huntara Cigobang. Mudah-mudahan ini menjadi langkah konkret untuk menggedor dan mendobrak pemerintah, agar hunian tetap di Lebakgedong ini tidak lagi menjadi angan-angan semata bagi warga korban bencana,” ujar Zaenudin.
Ia menegaskan, tahun 2026 seharusnya menjadi akhir penantian panjang warga. “Harapan kami jelas, di tahun 2026 mau tidak mau, suka tidak suka, pemerintah harus segera membangun hunian tetap. Enam tahun menunggu itu bukan waktu yang singkat,” tegasnya.
Zaenudin juga menyampaikan keyakinannya terhadap komitmen Presiden RI Prabowo Subianto, namun menilai kondisi Lebakgedong belum sepenuhnya tersampaikan ke pemerintah pusat.
“Kami sangat yakin Bapak Presiden Prabowo Subianto adalah orang baik. Hanya saja, kemungkinan besar beliau belum mendengar langsung kondisi kami di sini,” katanya.
Ia menilai lambannya penanganan hunian pascabencana tidak lepas dari kurang agresifnya pemerintah daerah dan provinsi. “Ini akibat dari keteledoran pemerintah kabupaten dan provinsi yang tidak agresif menyampaikan kepada pemerintah pusat bahwa di Kecamatan Lebakgedong terdapat 221 rumah warga yang hancur dan terbengkalai selama enam tahun pascabencana banjir dan longsor,” ungkapnya.
Kegiatan peninjauan berlangsung aman dan kondusif dengan pemantauan unsur TNI, Polri, serta perangkat desa. Hadir di antaranya Babinsa Desa Banjarsari Pelda Sutiyawan S, anggota Koramil 0305/Cipanas Serda Samsul B, Bhabinkamtibmas Desa Banjarsari Aipda Noviana, dan Kanit Intel Polsek Lebakgedong Aipda Asep Baharuddin.
Turut memantau pula perwakilan Pemerintah Desa Banjarsari dan tokoh masyarakat setempat, antara lain Staf Desa Banjarsari Suprianto, Ketua RW Kampung Cigobang Abah Ining, anggota BPD Desa Banjarsari Muhammad Zaenudin, serta Ketua Badak Banten DPC Lebakgedong Ahmad.
Forwatu Banten memastikan seluruh hasil peninjauan lapangan akan dikaji dan dirumuskan dalam rekomendasi resmi yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat guna mendorong percepatan pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak bencana di Kecamatan Lebakgedong.
Artikel Terkait
Pembangunan Huntap Korban Banjir Bandang Lebakgedong kembali ditunda, Begini Penjelasan BPBD Lebak
Pembangunan Banten digenjot dari Desa, Infrastruktur, Kesehatan, hingga Pendidikan Jadi Prioritas
Resmikan Alun-Alun Rangkasbitung, Bupati Lebak Minta Kontraktor Segera Perbaiki Sejumlah Fasilitas
Dana Desa 2025 Tembus 354 Miliar, Ini Dia Daftar 26 Desa Penerima Tertinggi di Kabupaten Lebak